Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Kompas.com - 03/07/2020, 22:58 WIB
Tim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan KOMPAS.COM/IDONTim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tak melupakan problem kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) meskipun tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan melupakan penanganan terhadap ancaman karhutla di tengah fokus pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19. Terlebih lagi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Oktober," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Apalagi, lanjut Bambang, saat ini tujuh provinsi di Indonesia saat ini terindikasi rawan terjadi karhutla.

Ketujuh provinsi itu yakni Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meningkatkan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya Karhutla, khususnya di tujuh provinsi yang rawan tersebut.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menggencarkan modifikasi cuaca. Karenanya, ia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kondisi cuaca terbaru

Dengan demikian dapat dilakukan prediksi pergerakan potensi terjadinya karhutla agar rekayasa teknologi dapat dilakukan secara tepat. Ia juga meminta pemerintah ke depannya mencari solusi permanen untuk mengatasi karhutla.

"Pemerintah agar mencari solusi permanen dan jangka panjang dari permasalahan ancaman Karhutla yang sering terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," papar Bambang.

"Dikarenakan solusi tidak cukup hanya mengendalikan operasional dan analisis cuaca dari BMKG saja, namun perlu pengelolaan yang lebih matang, termasuk pengelolaan gambut yang sudah terbentuk sebelumnya," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia memasuki fase kritis kebakaran hutan dan lahan kedua yang dimulai pada Juni hingga September.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X