Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Kompas.com - 03/07/2020, 22:58 WIB
Tim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan KOMPAS.COM/IDONTim satgas karhutla memadamkan titik api karhutla di Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (29/6/2020) sore. dok. BPBD Pelalawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tak melupakan problem kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) meskipun tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan melupakan penanganan terhadap ancaman karhutla di tengah fokus pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19. Terlebih lagi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Oktober," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

Apalagi, lanjut Bambang, saat ini tujuh provinsi di Indonesia saat ini terindikasi rawan terjadi karhutla.

Ketujuh provinsi itu yakni Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meningkatkan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya Karhutla, khususnya di tujuh provinsi yang rawan tersebut.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Indonesia Masuki Fase Kritis Karhutla

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menggencarkan modifikasi cuaca. Karenanya, ia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kondisi cuaca terbaru

Dengan demikian dapat dilakukan prediksi pergerakan potensi terjadinya karhutla agar rekayasa teknologi dapat dilakukan secara tepat. Ia juga meminta pemerintah ke depannya mencari solusi permanen untuk mengatasi karhutla.

"Pemerintah agar mencari solusi permanen dan jangka panjang dari permasalahan ancaman Karhutla yang sering terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," papar Bambang.

"Dikarenakan solusi tidak cukup hanya mengendalikan operasional dan analisis cuaca dari BMKG saja, namun perlu pengelolaan yang lebih matang, termasuk pengelolaan gambut yang sudah terbentuk sebelumnya," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia memasuki fase kritis kebakaran hutan dan lahan kedua yang dimulai pada Juni hingga September.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X