Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Kompas.com - 03/07/2020, 22:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah anggapan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk mengambil alih pekerjaan tenaga kerja dalam negeri.

"Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan TKA (Tenaga Kerja Asing) akan menjajah kita, tidak seperti itu. Tidak ada pikiran seperti itu sama sekali," kata Luhut, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: TKA China Gelombang Kedua Tiba Akhir Juni di Kendari

Luhut mengatakan, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia untuk mengerjakan pekerjaan yang belum bisa dilakukan tenaga kerja lokal, seperti yang terjadi di Morowali, Sulawesi Selatan.

Menurut dia, tenaga kerja asing yang bekerja di Morowali, merakit mesin-mesin yang belum bisa dikerjakan tenaga kerja lokal.

Luhut menambahkan, nantinya akan ada transfer teknologi dari pekerja asing kepada pekerja lokal.

Baca juga: Menaker Tegaskan TKA China Hanya Isi Jabatan Tertentu di Indonesia

Hal itu akan diwujudkan dengan membangun politeknik di daerah industri tersebut. Pembangunannya tengah dibicarakan dengan kepala daerah setempat.

“Seperti di Morowali dan daerah lainnya, tenaga kerja asing itu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Secara bertahap mereka akan bangun Politenik, kita sudah bicarakan dengan gubernur dan bupati," kata Luhut.

"Tenaga kerja lokal terus dilibatkan sehingga ada transfer pengetahuan. Ini menyiapkan Indonesia untuk melakukan leapfrog (lompatan) dalam industri ini,” lanjut Luhut.

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah Pulangkan TKA China, Mengapa?

Sebelumnya diberitakan, TKA asal China untuk gelombang kedua diperkirakan akan tiba di Kendari pada akhir Juni 2020.

Sementara, sebanyak 156 TKA asal China sudah tiba lebih dahulu di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (23/6/2020).

Mereka merupakan gelombang pertama dari 500 TKA asal China yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Internasional (VDNI) dan PT OSS yang berada di kawasan industri Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, TKA asal China yang didatangkan merupakan tenaga ahli yang tugasnya tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.

"Sekali lagi ini pada jabatan-jabatan tertentu yang memang tidak bisa atau belum bisa dilakukan tenaga kerja kita," kata Ida saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Menaker: Pada Prinsipnya TKA China Diizinkan Garap Proyek Strategis Nasional

 

Kendati demikian, Ida memastikan bahwa selama TKA China ini bekerja di Tanah Air harus didampingi oleh tenaga kerja lokal.

Tujuannya, agar tenaga kerja lokal pendamping tersebut memahami penggunaan teknologi yang didatangkan dari China.

"Ada proses, dan kita mengharuskan ada tenaga kerja lokal yang mendampinginya. Harus ada transfer of knowledge. Setelah mereka kembali ke negaranya, pekerjaan sepenuhnya akan dikerjakan oleh tenaga kerja kita," jelasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com