Kompas.com - 02/07/2020, 05:56 WIB
Sejumlah personel Polres Serang Kota mengikuti prosesi penyiraman air saat merayakan kenaikan pangkat dan HUT Bhayangkara ke-74 di Serang, Banten, Rabu (1/7/2020). Prosesi penyiraman air secara massal dengan menggunakan rantis water canon dilakukan untuk memeriahkan HUT Polri sekaligus kenaikan pangkat 41 personel polisi setempat yang telah berprestasi dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah personel Polres Serang Kota mengikuti prosesi penyiraman air saat merayakan kenaikan pangkat dan HUT Bhayangkara ke-74 di Serang, Banten, Rabu (1/7/2020). Prosesi penyiraman air secara massal dengan menggunakan rantis water canon dilakukan untuk memeriahkan HUT Polri sekaligus kenaikan pangkat 41 personel polisi setempat yang telah berprestasi dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan aparat kepolisian agar tak terlibat dalam politik praktis.

Hal itu disampaikan Bambang terkait peringatan HUT Bhayangkara ke-74 yang jatuh setiap 1 Juli.

Kepolisian harus terus menjaga jarak dari godaan politik,” kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Firli Sebut KPK Butuh Polri dalam Memberantas Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat perihal larangan Polri terlibat dalam politik praktis.

Hal itu tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Namun, ia berpandangan, posisi Kapolri yang berada di bawah presiden berpotensi menimbulkan kerawanan.

“Meski UU mengatur Polri tidak diperbolehkan terlibat dalam politik, posisi kapolri yang ditunjuk presiden dan berada di bawah presiden secara langsung, rawan digunakan untuk kepentingan pragmatis,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: Polri Harus Terbuka terhadap Kritik

Menjaga sikap netral secara konsisten dinilai menjadi salah cara bagi Polri untuk membangun kepercayaan publik.

Ia mengutip survei yang dilakukan LSI Denny JA bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri pada 2018 sebesar 87,8 persen.

Kemudian, menurun setahun setelahnya menjadi 72,1 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X