HUT Ke-74 Bhayangkara, Ketua MPR Ingatkan Polri Sosok Jenderal Hoegeng

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar seluruh anggota Polri dapat meneladani sikap mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dalam hal ini, ia menekankan, agar Polri harus berdiri di atas semua golongan serta tidak boleh menjadi alat kekuasaan bagi segelintir pihak.

"Sangat penting bagi setiap personel kepolisian dari mulai tamtama sampai perwira tinggi untuk meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng," kata Bamsoet menanggapi peringatan HUT ke-74 Bhayangkara dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Sikap keteladanan Jenderal Hoegeng, ungkap Bamsoet, tak hanya ditunjukkan ketika ia menjabat sebagai kapolri.

Jauh sebelumnya, ketika menjabat sebagai seorang kepala reserse kriminal di Sumatera Utara, dirinya telah menunjukkan sikap yang tak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan.

"Ia menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinasnya dan menaruhnya dipinggir jalan. Membuat Kota Medan gempar, ada sosok polisi yang tak bisa dibeli," jelas Bamsoet.

Ia pun meyakini bahwa pada saat ini banyak sosok Hoegeng di tubuh Polri. Bahkan dalam skala yang lebih luas, ada pula polisi yang rela mengabdikan diri demi masyarakat, hingga diluar tugas dan kewajibannya sebagai aparat kepolisian.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-74, Ketua DPR Minta Polri Optimalkan Pelayanan Publik

"Masih lekat dalam ingatan kegigihan Bripka Jerry Tumundo dari Polda Sulawesi Utara yang mau memakamkan jenazah positif Covid-19 sesuai protokol kesehatan, tatkala orang-orang tak mau melakukannya. Tindakan terpuji tersebut, yang dilandasi sikap humanisme, terbukti semakin mendekatkan kepolisian dengan rakyat," ujarnya.

Pada era saat ini, ia menambahkan, penting bagi setiap anggota Polri untuk mengedepankan kekuatan humanisme dibandingkan pendekatan kekuatan senjata dalam mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Senjata yang dititipkan negara, kata Bamsoet, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bersikap arogan dan menakut-nakuti masyarakat. Senjata tersebut harus dimaknai sebagai sebuah kepercayaan dan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan hidup masyarakat.

Kendati kinerja Polri masih banyak catatan, namun ruang perbaikan itu masih terbuka lebar. Setidaknya, hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Indikator pada 16-18 Mei 2020 yang memperlihatkan kepercayaan publik terhadap institusi Tribrata ini masih cukup tinggi yakni 79,4 persen.

"Begitu pun dengan jajak pendapat Litbang Kompas pada 23-25 Juni 2020 yang memperlihatkan citra kepolisian di mata rakyat masih baik, yakni sekitar 62,1 persen. Ruang perbaikan masih terbuka lebar, selama Polri masih tetap mau terbuka dan mendengar masukan," kata Bamsoet.