Catatan YLBHI untuk Polri Terkait Penanganan Kasus Novel Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyinggung soal pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan oleh Polri sebagai bagian dari kinerja Kepolisian sepanjang 2019 hingga 2020.

"YLBHI sebagai bagian Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan berbagai catatan bahwa, kepolisian telah mengetahui serangan sejak awal, tetapi tidak mampu melakukan pencegahan," ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

YLBHI menyampaikan kritik ini terkait HUT Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020.

Baca juga: Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya untuk 4 Personel Polri

Asfinawati juga menilai, penyidik Polri sengaja tidak mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel.

Ini terlihat dari adanya upaya hanya mengangkat kasus Novel sebagai persoalan dendam pribadi. 

YLBHI juga mengkritik soal pemberian bantuan hukum oleh Polri kepada pelaku penyerangan Novel yang rawan konflik kepentingan. 

Konflik tersebut, menurut Asfinawati, dapat mengarahkan pada indikasi mengkondisikan perkara.

Menurut dia, hal itu juga melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003.

"Yang menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas," kata Asfinawati.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke-74, Ketua DPR Minta Polri Optimalkan Pelayanan Publik

Perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan sudah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Adapun tersangka eksekutor penyiraman air keras, Rachmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun penjara.