Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-74 Bhayangkara, Ketua DPR Minta Polri Optimalkan Pelayanan Publik

Kompas.com - 01/07/2020, 12:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap Polri semakin bersikap profesional dalam menegakkan hukum. Polri, kata Puan, harus bersikap adil agar bisa dipercaya publik.

"Kita juga ingin proses hukum yang dilakukan Polri berlangsung cepat dan efektif sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin mencari keadilan," kata Puan dalam memperingati HUT ke-74 Bhayangkara dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak perempuan memiliki peran aktif dalam melawan Covid-19, Kamis (23/4/2020).Dok. DPR Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak perempuan memiliki peran aktif dalam melawan Covid-19, Kamis (23/4/2020).
Baca juga: Jokowi Minta Polri Waspada Jelang Pilkada Serentak 2020

Puan meminta agar pelayanan publik yang dilakukan Polri dioptimalkan dan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Pengawasan internal perlu ditingkatkan agar disiplin anggota Polri terus meningkat sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang mencoreng citra Polri," ujarnya.

Puan juga meminta Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi Covid-19, sehingga penerapan kenormalan baru atau new normal berjalan kondusif.

“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial dari dampak pandemi Covid-19," tuturnya.

Baca juga: YLBHI Beberkan Persoalan Polri, dari Tunduk Pada Desakan Massa Hingga Penyiksaan

Lebih lanjut, dalam menghadapi Pilkada 2020, Puan berharap Polri dapat menjaga keamanan dan ketertiban agar pilkada berjalan dengan tertib.

"Kita semua berharap peran besar Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar pilkada serentak dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com