LPSK Harap PP soal Kompensasi Korban Terorisme Segera Disahkan

Kompas.com - 01/07/2020, 10:56 WIB
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK, Selasa (10/12/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) berharap revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban segera disahkan.

"Kita punya harapan yang sama PP ini segera disahkan," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

PP tersebut direvisi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Tingkatkan Koordinasi Penanganan Perkara Terorisme, Kepala BNPT Bertemu Jaksa Agung

Menurut Edwin, LPSK bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya sudah membahas draf revisi PP tersebut.

Edwin menuturkan, pembahasan terakhir dilakukan pada akhir tahun 2019.

Selain LPSK, pertemuan tersebut juga dihadiri antara lain oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan BNPT.

Pada pembahasan itu, salah satu isu yang menjadi perdebatan terkait mekanisme pemberian kompensasi bagi korban peristiwa terorisme yang terjadi setelah UU Nomor 5 Tahun 2018 disahkan.

"Jadi ada pandangan dari Kejagung yang meminta agar pelaksanaan eksekusi kompensasi dilaksanakan setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Rancangan Perpres soal TNI Tangani Terorisme

Namun, Edwin menuturkan, pemberian kompensasi di UU Terorisme tersebut hanya mensyaratkan putusan pengadilan tanpa frase berkekuatan hukum tetap.

Setelah Desember 2019, Edwin mengaku belum mendapatkan perkembangan mengenai pembahasan PP.

Maka dari itu, pada Maret 2020, LPSK sempat meminta kepada Wapres Ma’ruf Amin serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar PP segera disahkan.

PP tersebut dianggap penting karena mengatur syarat serta pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 disahkan.

Baca juga: BNPT dan LPSK Dorong PP Perlindungan Korban Terorisme Segera Disahkan

Pada Pasal 43L ayat (4) menyebutkan korban masa lalu dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis atau psikologis maksimal tiga tahun sejak UU berlaku.

Artinya, waktu yang tersisa hanya sekitar satu tahun hingga Juni 2021 bagi korban masa lalu untuk mengajukan kompensasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle..

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle..

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
Diduga Bobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Terancam Pasal Berlapis

Diduga Bobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Terancam Pasal Berlapis

Nasional
Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

Nasional
UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Nasional
UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

Nasional
SDGs Era New Normal: Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SDGs Era New Normal: Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

BrandzView
UPDATE: Tambah 52, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 3.469 Orang

UPDATE: Tambah 52, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 3.469 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X