Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilmi Aminuddin, dari Gerakan Dakwah hingga Inisiasi Pendirian PKS

Kompas.com - 30/06/2020, 16:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin tutup usia di Rumah Sakit Santosa Central, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/6/2020).

Dirangkum dari berbagai sumber, Hilmi merupakan putra dari Danu Muhammad Hasan, satu dari tiga tokoh penting Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo.

Kiprah politik Hilmi dimulai sejak tahun 1980-an saat ia mendirikan gerakan dakwah yang dikenal sebagai Harakah Tarbiyah.

Jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto menjadi momentum bagi Hilmi Aminuddin dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Keadilan pada tahun 1998.

Baca juga: Duka Cita dan Doa Politisi PKS untuk Hilmi Aminuddin

Pada 1999, Partai Keadilan mengikuti pemilu legislatif untuk pertama kali.

Namun, saat itu partai tersebut hanya mampu memperoleh 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total suara nasional.

Pada tahun 2002, Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Pemilu legislatif 2004 menjadi ajang pembuktian bagi partai ini untuk membuktikan apakah partai baru itu bertaji atau tidak.

Hasilnya, partai berlambang kapas yang diapit dua bulan sabit itu berhasil mendulang 7,3 persen dukungan suara nasional.

Hingga kini, PKS masih mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai yang berhasil mendudukkan kadernya di kursi Parlemen.

Baca juga: Pendiri dan Mantan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin Meninggal Dunia

Pada 2005, Hilmi sempat terpilih menjadi Ketua Majelis Syuro PKS melalui mekanisme voting tertutup.

Ia berhasil mengantongi 29 dari total 50 suara anggota Majelis Syuro dan mengungguli tiga calon Ketua Majelis Syuro lainnya yaitu Surahman Hidayat, Salim Segaf Al-Jufri, dan Abdul Hasib.

Hilmi pun kembali terpilih untuk menduduki jabatan yang sama pada 2010 dalam Pemilihan Raya (Pemira) Majelis Syuro PKS.

Setelah dua periode memimpin Majelis Syuro, Hilmi akhirnya melepas jabatan itu pada 2015. Posisinya digantikan oleh Salim Segaf Al-Jufri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com