Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKKBN: Kehamilan Tak Diinginkan di Indonesia Rata-rata 17,5 Persen

Kompas.com - 30/06/2020, 15:03 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah kehamilan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi.

Menurut Hasto, di tingkat nasional, persentase kehamilan tidak dikehendaki mencapai 17,5 persen.

"Kehamilan yang tak dikehendaki masih cukup tinggi. Rata-rata nasional 17,5 persen yang kehamilan yang tidak dikehendaki," kata Hasto dalam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Harus ke Mana untuk Konseling Kehamilan Tak Diinginkan?

"Artinya apa? Setiap 100 orang hamil hari ini kalau ditanya, yang tidak sengaja hamilnya adalah ada 17," sambung dia.

Hasto mengatakan, kehamilan tak diinginkan ini biasanya terjadi pada pasangan usia subur yang belum mendapat sosialisasi dari BKKBN.

Oleh karena itu, ia mengaku akan berusaha menekan angka kehamilan tidak diinginkan.

Pasalnya, lanjut Hasto, kehamilan tidak diinginkan ini juga berkontribusi pada munculnya masalah gagal pertumbuhan atau stunting.

Baca juga: Angka Kehamilan di Kabupaten Semarang Meningkat, Ini Pemicunya

"Ada pasangan berusia subur yang harusnya kami layani, masih ada 12,5 yang belum kami layani," ujar Hasto.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ada beberapa masalah kesehatan yang saat ini masih dihadapi Indonesia.

Menurut dia, salah satu masalah yang harus dihadapi saat ini adalah gagal pertumbuhan atau stunting dan angka kematian ibu serta anak.

Baca juga: Perusahaan Pil KB Dituntut karena Kehamilan Tak Diinginkan

"Sampai saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah stunting, kematian ibu dan bayi," kata Terawan salam diskusi online, Selasa (30/6/2020).

Terawan mengatakan, masalah itu bisa diatasi oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) di posyandu.

Posyandu, kata Terawan, merupakan wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com