Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Anggota Fraksi Nasdem Reaktif, Wakil Ketua DPR Minta Seluruh Fraksi Rapid Test

Kompas.com - 30/06/2020, 10:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin meminta seluruh fraksi di DPR melakukan rapid test atau tes cepat Covid-19 secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Azis menanggapi hasil rapid test Fraksi Partai Nasdem yang memperlihatkan hasil tujuh orang reaktif dalam tes itu.

"Kesepakatan, fraksi-fraksi akan adakan (rapid test)," kata Azis saat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: 7 Orang Reaktif dari Hasil Rapid Test Covid-19, Nasdem Instruksikan WFH

Azis mengatakan, terkait adanya tujuh orang reaktif dalam tes cepat Covid-19, sampai saat ini pimpinan DPR belum mengeluarkan kebijakan untuk kembali bekerja dari rumah atau work from home.

"Enggak, belum ada pembicaraan itu (WFH)," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Saan Mustopa mengatakan, fraksinya menggelar rapid test Covid-19 di ruang fraksi yakni lantai 22 dan 23 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Hasilnya, 7 orang reaktif.

"Nasdem secara berkala melakukan rapid test setiap dua minggu sekali, Hari ini rapid test 140-an orang. Rapid test untuk ruang fraksi lantai 22 dan 23 dilaksanakan di lantai 22," kata Saan, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Gelar Rapid Test, 7 Orang Reaktif

Menurut dia, tujuh orang reaktif berdasarkan hasil tes cepat itu.

"Tenaga ahli anggota dan fraksi 4 orang, 2 orang staf fraksi dan 1 orang OB," ujar dia.

Saan mengatakan, tujuh orang dari ruang fraksi tersebut akan diperiksa lebih lanjut dengan tes swab malam ini.

Berdasarkan hasil rapid test tersebut, pimpinan Fraksi Partai Nasdem mengeluarkan kebijakan untuk kembali bekerja dari rumah atau work from home.

"Sementara kita WFH sambil menunggu hasil swab," kata dia.

Baca juga: Masa Berlaku Surat Bebas Covid-19 Diperlonggar 14 Hari, Berlaku PCR dan Rapid Test

Sebagai infomasi, rapid test selama ini tidak digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Artinya, hasil rapid test tidak termasuk hitungan dalam jumlah kasus Covid-19.

Seseorang yang hasil rapid test-nya reaktif biasanya akan dilakukan tes swab untuk memastikan apakah dia terkonfirmasi positif virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com