Demokrat: Mengapa Konten Marah-marah Jokowi Dikeluarkan Saat Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menyoroti video Presiden Joko Widodo yang meluapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Ossy mempertanyakan, mengapa video tersebut baru dipublikasikan kepada publik.

"Namun yang cukup menarik, mengapa konten marah-marah kepada bawahan ini dikeluarkan kepada publik saat ini?" kata Ossy saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Ossy mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang jengkel dengan kinerja para menteri adalah urusan dapur dan internal kepala negara dengan jajaran kabinetnya.

Baca juga: Jokowi Jengkel ke Menterinya Dinilai Wajar, Sekjen PDI-P: Ada Beberapa yang Cari Aman

Oleh karenanya, Ossy menyebut, tidak heran banyak pihak yang berpendapat video itu adalah upaya Presiden Jokowi menutupi kegagalan bawahannya sekaligus sebagai sebuah pencitraan.

"Atau ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Ini yang menarik. Tentunya saya tidak memiliki jawaban pastinya," ujar dia.

Lebih lanjut, Ossy mengatakan, kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menteri adalah hak pribadinya agar Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja lebih baik dalam menangani Covid-19..

Baca juga: PSI Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

"Saya berpandangan bahwa pernyataan keras Pak Jokowi terhadap menterinya tentunya merupakan hak beliau sebagai Presiden yang memarahi para pembantunya untuk bekerja lebih baik. Itu tentunya baik untuk segera dilakukan perbaikan ke depan," pungkas dia.

Presiden Jokowi sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle, PPP: Semua Kewenangan Ada di Presiden

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Presiden Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Johan Budi Interupsi Rapat, Usulkan Tito Karnavian Tak Kena Reshuffle

Lalu langkah luar biasa apa yang bisa dilakukan Jokowi?

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Presiden Jokowi.