Jokowi Jengkel ke Menterinya Dinilai Wajar, Sekjen PDI-P: Ada Beberapa yang Cari Aman

Kompas.com - 29/06/2020, 14:57 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat diwawancarai wartawan seusai menyampaikan pemaparan dalam kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) ke-31 di Aula Gereja Katedral Xaverius Ambon, Minggu (9/2/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYSekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat diwawancarai wartawan seusai menyampaikan pemaparan dalam kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) ke-31 di Aula Gereja Katedral Xaverius Ambon, Minggu (9/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja para menteri yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara adalah hal yang wajar.

Sebab, kata dia, sejak awal Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan para menteri untuk serius dalam menangani pandemi Covid-19 karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jokowi Kesal ke Menterinya, Pengamat: Tak Ada Hal yang Bisa Dia Banggakan Selama Covid-19

Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antar kementerian harus dikedepankan.

Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman, sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Hasto mengatakan, terkait ancaman reshuffle kabinet kerja, keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.

Baca juga: Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri...

Selain itu, ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet kerja untuk mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"PDI-P mendorong agar para menteri bekerja lebih keras ditengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X