397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan, Ini Rinciannya...

Kompas.com - 28/06/2020, 15:28 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

Adapun yang berasal dari instansi non kementerian terdiri atas TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 orang), pemerintah daerah (11 orang), Badan Intelijen Negara (10 orang), BPKP (10 orang, Kantor Presiden/Wakil Presiden (6 orang), BPK (4 orang), dan lainnya (19 orang).

Sementara dari kalangan akademisi berasal dari Universitas Indonesia (9 orang), Universitas Gajah Mada (5 orang), Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan ITS masing-masing 2 orang, serta lainnya 11 orang.

"UI ini cukup banyak mungkin karena lokasinya dekat dengan Presiden," ungkap Alamsyah.

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN: Tak Salah Wamen Rangkap Jabatan Komisaris

Sedangkan, 167 orang yang duduk di kursi komisaris anak usaha BUMN, sebut dia, berasal dari Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN masing-masing 15 persen, Kementerian Perhubungan (8 persen), TNI/Polri dan perguruan tinggi (7 persen).

Sementara itu, Kementerian LHK, Kemenkeu, dan Kementerian PUPR menduduki masing-masing sekitar 4 persen. Demikian halnya untuk Kemenkes 3 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

Nasional
Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Nasional
Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Nasional
Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Nasional
Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X