Ombudsman RI Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan

Kompas.com - 28/06/2020, 14:56 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat pula 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Menurut dia, mayoritas komisaris yang ditempaktan di BUMN tidak mampu menghasilkan mayoritas yang signifikan.

Dari 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor di Indonesia, pendapatan negara yang disumbangkan dari perusahaan pelat merah ini hanya mencapai Rp 210 triliun.

"Namun, 76 persen dari pendapatan tersebut hanya disumbangkan dari 15 BUMN," ujarnya.

Ia menambahkan, para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik.

Padahal, ia mengatakan, bila melihat dari regulasi yang ada, maka praktik rangkap jabatan tersebut tidak dibenarkan.

Baca juga: 5 Orang yang Dipercaya Jokowi di Kursi Direksi dan Komisaris BUMN

Di samping itu, Alamsyah menuturkan, rangkap jabatan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dalam proses rekruitmen, pengabaian etika, dan konflik kepentingan.

"Itu yang menjadi concern kami. Jadi lebih pada ingin melihat sepertinya kita harus sungguh-sungguh, pemerintah harus selesaikan masalah benturan regulasi," kata Alamsyah.

" Rangkap jabatan komisaris di BUMN ini akan memperburuk tata kelola dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN, kalau hal yang sifatnya etik, akuntabilitas, double payment ini dibiarkan," imbuh dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Nasional
Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot 'Siapa Hakimnya'

Diskon Hukuman Koruptor, Jangan Sampai Muncul Anekdot "Siapa Hakimnya"

Nasional
Dengan Ideologi Pancasila, Jokowi Optimistis Bisa Atasi Covid-19

Dengan Ideologi Pancasila, Jokowi Optimistis Bisa Atasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 4.000, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 4.000, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Bacakan Ikrar

Jokowi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Bacakan Ikrar

Nasional
Kasus Kebakaran, Kamis Ini Polisi Periksa Pejabat Tinggi Kejagung dan Gelar Perkara

Kasus Kebakaran, Kamis Ini Polisi Periksa Pejabat Tinggi Kejagung dan Gelar Perkara

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas di Filipina, Menlu Sampaikan Duka Cita

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas di Filipina, Menlu Sampaikan Duka Cita

Nasional
Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Nasional
Eksepsi Jaksa Pinangki: Bantahan, Permintaan Maaf, hingga Pengakuan soal Peninggalan Suami

Eksepsi Jaksa Pinangki: Bantahan, Permintaan Maaf, hingga Pengakuan soal Peninggalan Suami

Nasional
Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Nasional
MA 'Diskon' Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

MA "Diskon" Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X