Soal Pembakaran Bendera Partai, PDI-P Singgung Peristiwa Kudatuli 1996

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengulas peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli 1996 dalam merespons pembakaran bendera partai saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Hasto, kala itu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri gigih menempuh jalur hukum atas serangan yang dihadapi partai.

"Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan pasca-peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun, Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Saat Sekjen PDI-P Kenang Peristiwa Kudatuli, Kerusuhan 27 Juli

Atas dasar itu, menurut dia, PDI-P akan menempuh cara serupa terkait pembakaran bendera partai, yakni dengan memilih jalan hukum untuk menyelesaikannya.

Sebab, menurut Hasto, penyerangan terhadap PDI-P artinya menganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita ke depankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ucap dia. 

Hasto kemudian menegaskan, PDI-P senantiasa membangun kebaikan dan optisime.

Ia juga menyatakan prioritas partai saat ini yaitu membantu penanganan Covid-19.

Terkait peristiwa pembakaran bendera partai ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader.

Megawati mengeluarkan surat perintah harian itu pada Kamis (25/6/2020).

Dalam surat itu, Megawati mengatakan, PDI-P tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Baca juga: Bendera PDI-P Dibakar, PA 212: Silakan Mengambil Jalur Hukum

Ia juga menegaskan, PDI-P menempatkan diri sebagai suluh perjuangan bangsa.

"Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa," kata Megawati dalam surat perintah harian tersebut.

Namun, Megawati meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum. Para kader juga diminta untuk mengawal proses hukum tersebut.

"Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar dia.