Indonesia Ajak ASEAN Buka Konektivitas Ekonomi dengan Protokol Ketat

Kompas.com - 26/06/2020, 13:49 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020). Kemlu RIMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh negara ASEAN untuk membuka akses atau konektivitas (travel corridor) antarnegara di Asia Tenggara.

Meski pandemi virus corona (Covid-19) masih melingkupi negara ASEAN, namun Jokowi menilai pembukaan konektivitas ini penting guna membangkitkan ekonomi kawasan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam KTT ke-36 ASEAN yang digelar secara virtual, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

"ASEAN perlu mulai melakukan pengaturan travel corridor secara hati-hati, terukur dan bertahap dimulai dengan essential bussiness travel corridor berdasarkan protokol kesehatan yang ketat," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi mengikuti KTT secara virtual.

Menurut Retno, Presiden menekankan konektivitas adalah kunci menghadapi masalah ekonomi ini, mulai dari konektivitas barang, konektivitas jasa maupun konektivitas para pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, konektivitas harus segera mungkin dapat dihidupkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengutip pernyataan Jokowi, Menlu menegaskan ASEAN travel corridor ini penting. Selain untuk percepatan ekonomi, sekaligus untuk menunjukkan arti konektivitas ASEAN, baik di kawasan maupun di mata dunia internasional.

Baca juga: RI Kaji Pembukaan Akses Keluar Masuk Negara lewat Travel Bubble

"Presiden mengatakan hendaknya para pemimpin ASEAN menugaskan para menteri membahas asean travel corridor ini," kata Retno.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia tengah mengkaji dan menjajaki peluang membuka akses keluar dan masuk mancanegara dengan konsep travel bubble.

Travel bubble atau travel corridor adalah pembukaan batas lintas negara secara terbatas dengan negara lain yang masing-masing memiliki kasus virus corona Covid-19.

Retno mengungkapkan, beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble ini.

"Dan seperti negara lain, Indonesia saat ini sedang berupaya mengeksplorasi kemungkinan memiliki travel bubble bagi perjalanan bisnis yang penting dengan sejumlah negara," ujar Retno dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X