Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Ketimpangan di DPR, Kami Tak Bahagia Jadi Oposisi Sendirian

Kompas.com - 25/06/2020, 21:48 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai ada ketimpangan jumlah antara fraksi pendukung pemerintah dan fraksi yang berperan sebagai oposisi di DPR. 

Mardani mengatakan, sampai saat ini hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintah di parlemen.

"Memang ada ketimpangan faktanya yang tegas menyatakan oposisi baru satu PKS saja. Kami tidak bahagia sendirian oposisi," kata Mardani dalam diskusi online, Kamis (25/6/2020).

Di parlemen saat ini, tercatat ada sembilan fraksi. 

Baca juga: PKS: Aneh jika TAP MPRS Larangan Komunisme Tak Dijadikan Rujukan RUU HIP

Enam fraksi di antaranya adalah pendukung pemerintah yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem.

Sedangkan dua fraksi lainnya yakni PAN dan Demokrat tak mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah atau sebagai oposisi.

Menurut Mardani, komposisi yang pas untuk parlemen sekarang ini adalah semua partai pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 berfungsi sebagai oposisi.

Partai pendukung Prabowo di Pilpres 2019 antara lain adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan Berkarya. Partai yang disebut terakhir tidak berhasil lolos ambang batas parlemen.

Sedangkan pendukung pemerintah, adalah mereka yang pada saat Pilres mengusung dan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasangan tersebut akhirnya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 

Baca juga: Anggota DPR Fraksi Gerindra-PKS Pertanyakan Pencabutan Asimilasi Bahar bin Smith

"Kita (partai pendukung Prabowo) sebagai check and balace sehingga seimbang," ujarnya.

Mardani berharap jumlah partai oposisi bisa bertambah agar sistem pengawasan di parlemen terhadap pemerintah menjadi lebih baik lagi.

"Kita berharap Demokrat udah agak sering bergabung nih, kami bersyukur mudah-mudahan PAN juga gabung, Nasdem kayaknya sudah mulai dua kaki," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com