Tanggapi Penolakan RUU HIP, Anggota Fraksi PDI-P: Tak Usah Dipolitisasi, Nanti Habis Energi

Kompas.com - 25/06/2020, 15:55 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (25/10/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Hendrawan Supratikno merespons gelaran demo yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Hendrawan mengatakan persoalan pembahasan RUU HIP sebetulnya sederhana dan tidak perlu dipolitisasi.

"Itu RUU Inisiatif DPR. Bila presiden tidak mengirim surat presiden (surpres), maka tidak akan ada pembahasan. Sederhana saja, tidak usah dipolitisasi, nanti hanya habis energi," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).

Ia menegaskan Pancasila telah final sebagai ideologi bangsa. Menurut Hendrawan, hal tersebut sudah tak perlu diperdebatkan.

Baca juga: Massa Demo Tolak RUU HIP di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Alasannya

"Semua sudah bulat sepakat, Pancasila sudah final dan harga mati bagi eksistensi Indonesia," ucapnya.

Di lain sisi, anggota Badan Legislasi DPR itu menyayangkan sikap fraksi-fraksi di DPR yang malah mengkritik RUU HIP.

Padahal, kata Hendrawan, RUU HIP disahkan dalam rapat paripurna sebagai RUU inisiatif DPR tanpa catatan dari fraksi-fraksi lain. RUU HIP sendiri diketahui merupakan usul PDI-P.

"Yang dikembangkan retorika dangkal. Tidak tahu proses yang terjadi, sudah menghardik. Panggung politik kita jadi penuh dengan sumpah serapah, bukan gagasan yang jernih dan argumentatif," ujar Hendrawan.

Baca juga: 5 Alasan Mengapa RUU HIP Mendapat Penolakan Berbagai Pihak

Kendati demikian, ia mengatakan PDI-P tetap tabah dan terus menyebarluaskan politik yang mencerahkan bagi masyarakat.

"Kami bersabar sambil terus menggencarkan politik pencerahan di akar rumput," ucapnya.

Diberitakan, Aliansi Nasional Anti Komunisme yang tergabung dari sejumlah organisasi keagamaan menggelar demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Mereka menyatakan penolakan atas RUU HIP.

Salah satu anggota dari Aliansi Nasional Anti Komunisme, yakni Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP.

Baca juga: Apa Isi RUU HIP yang Masih Tuai Kontroversi?

"Intinya adalah kami menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini. Bukan hanya sekadar menunda, tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada," kata Yusuf seusai beraudiensi dengan pimpinan DPR.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, DPR berkomitmen untuk menghentikan pembahasan RUU HIP sesuai mekanisme yang ada.

"Masukan dari para habib, tuan guru dan tokoh masyarakat kami tampung, kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan RUU ini tentu dengan mekanisme-mekanisme, dengan tatib dan mekanisme yang ada," kata Azis.

Baca juga: SBY soal RUU HIP: Tentu Saya Ada Pendapat, tapi Lebih Baik Disimpan

Aziz mengatakan, saat ini DPR masih menunggu surat resmi dari pemerintah terkait pembatalan pembahasan RUU tersebut.

Surat dari pemerintah tersebut, kata dia, nantinya akan di proses di DPR dalam rapat paripurna untuk disepakati seluruh anggota terkait pembatalan pembahasan RUU HIP.

"Nanti saat pemerintah mengambil sikap yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu akan disetop. Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai tatib. Tentu kita akan melalui rapim, kemudian ke bamus dan bawa ke paripurna untuk menyampaikan komitmen melakukan penyetopan ini," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

Nasional
UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X