Kompas.com - 24/06/2020, 19:20 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui seusai acara penandatanganan pakta integritas moderator dan panelis debat kedua pilpres, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui seusai acara penandatanganan pakta integritas moderator dan panelis debat kedua pilpres, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman cemas lantaran tambahan anggaran Pilkada 2020 belum juga cair hingga hari ini, Rabu (24/6/2020).

Padahal, per hari ini, tahapan Pilkada sampai pada pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan.

Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) yang bakal digunakan petugas penyelenggara pemilu melaksanakan verifikasi.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Cairkan Anggaran Hibah Pilkada 2020

"Ini yang saya terus terang saja agak mulai risau, karena (tambahan anggaran) belum bisa dicairkan," kata Arief dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Rabu.

Arief mengatakan, pada tahapan verifikasi faktual petugas atau panitia pemungutan suara (PPS) akan mendatangi orang-orang yang tercatat sebagai pendukung calon kepala daerah jalur perseorangan atau independen.

Petugas melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dukungan tersebut. Karena tahapan ini bakal menimbulkan interaksi antara petugas dengan pendukung, maka KPU memandang perlu membekali petugas dengan APD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada 2020 telah diatur bahwa petugas harus dibekali APD, sekurang-kurangnya masker dan face shield atau pelindung wajah.

"Tapi sampai sekarang duitnya belum bisa dicairkan. Situasinya seperti itu," ujar Arief.

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi, Petugas yang Tak Pakai APD Dikenai Sanksi

Dengan adanya situasi ini, KPU terpaksa mendorong pemerintah daerah untuk menghibahkan APD ke KPU daerah penyelenggara Pilkada.

Alternatif langkah tersebut sempat diusulkan oleh para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan pemerintah beberapa waktu lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.