Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Bagikan 508.077 BST ke Banten, Daerah dengan Banyak Pekerja Dirumahkan

Kompas.com - 24/06/2020, 07:24 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

DPR bertugas mengawasi penyaluran bantuan

Pada kesempatan yang sama, Puan Maharani menyampaikan, dalam penanganan Covid-19, DPR bertugas mengawasi bantuan yang disalurkan melalui Kemensos agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

"Dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak dalam pemulihan ekonomi," kata Puan.

Sebab, terangnya, masalah kesehatan dan ekonomi harus segera pulih. Keduanya harus berjalan seiring, tidak dapat dipisahkan atau dipilih.

Baca juga: Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos

“Karena memilih kesehatan akan berbahaya terhadap ekonomi. Demikian juga sebaliknya, memilih ekonomi akan berbahaya bagi kesehatan,” jelas Puan.

Maka dari itu, dia menyebut, DPR berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemerdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kemensos mengatasi hal ini.

Sementara itu, di sela penyerahan bantuan ini, Juliari, Puan, dan rombongan turut mengunjungi salah satu rumah penerima manfaat di Desa Cikande. Ia berharap agar bantuan benar-benar bermanfaat.

"Bantuan yang didapat agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan hidup," pesan Puan kepada salah satu penerima.

Adapun BST dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kecuali DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kota Bekasi.

Baca juga: Kemensos Siapkan Layanan Psikososial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Pengecualian dilakukan karena di beberapa lokasi tersebut sudah mendapatkan Bantuan Khusus Presiden berupa sembako.

Mensos Bagikan Bantuan Presiden di Rawa Buntu

Masih pada hari yang sama, Mensos Juliari membagikan Bantuan Khusus Presiden kepada 1.164 KPM terdampak Covid-19, di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Ini kunjungan saya ke Tangsel yang ketiga kali, untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran bansos di Tangsel berjalan dengan baik. Dan juga yang menerima itu benar-benar yang terdampak," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Juliari menjelaskan terkait data penerima BST. Dia menyebut, bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial di daerah.

Baca juga: Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos, Mensos: Kami Mohon Diingatkan

"Basic-nya memang daerah yang paling paham kondisinya. Siapa yang berhak menerima, kondisinya seperti apa, itu yang tahu pemerintah daerah. Kami hanya menganggarkan dan menyalurkan saja,” jelasnya.

Hal itu pun sempat ditanyakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang turut hadir mendampingi Juliari.

“Saya ucapkan terima kasih juga atas data-data yang akurat selama ini dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten," tutur Juliari.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com