Pada kesempatan yang sama, Puan Maharani menyampaikan, dalam penanganan Covid-19, DPR bertugas mengawasi bantuan yang disalurkan melalui Kemensos agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.
"Dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak dalam pemulihan ekonomi," kata Puan.
Sebab, terangnya, masalah kesehatan dan ekonomi harus segera pulih. Keduanya harus berjalan seiring, tidak dapat dipisahkan atau dipilih.
Baca juga: Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos
“Karena memilih kesehatan akan berbahaya terhadap ekonomi. Demikian juga sebaliknya, memilih ekonomi akan berbahaya bagi kesehatan,” jelas Puan.
Maka dari itu, dia menyebut, DPR berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemerdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kemensos mengatasi hal ini.
Sementara itu, di sela penyerahan bantuan ini, Juliari, Puan, dan rombongan turut mengunjungi salah satu rumah penerima manfaat di Desa Cikande. Ia berharap agar bantuan benar-benar bermanfaat.
"Bantuan yang didapat agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan hidup," pesan Puan kepada salah satu penerima.
Adapun BST dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kecuali DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kota Bekasi.
Baca juga: Kemensos Siapkan Layanan Psikososial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Pengecualian dilakukan karena di beberapa lokasi tersebut sudah mendapatkan Bantuan Khusus Presiden berupa sembako.
Masih pada hari yang sama, Mensos Juliari membagikan Bantuan Khusus Presiden kepada 1.164 KPM terdampak Covid-19, di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).
"Ini kunjungan saya ke Tangsel yang ketiga kali, untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran bansos di Tangsel berjalan dengan baik. Dan juga yang menerima itu benar-benar yang terdampak," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Juliari menjelaskan terkait data penerima BST. Dia menyebut, bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial di daerah.
Baca juga: Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos, Mensos: Kami Mohon Diingatkan
"Basic-nya memang daerah yang paling paham kondisinya. Siapa yang berhak menerima, kondisinya seperti apa, itu yang tahu pemerintah daerah. Kami hanya menganggarkan dan menyalurkan saja,” jelasnya.
Hal itu pun sempat ditanyakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang turut hadir mendampingi Juliari.
“Saya ucapkan terima kasih juga atas data-data yang akurat selama ini dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten," tutur Juliari.