Kompas.com - 24/06/2020, 07:24 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (memakai kemeja putih), Ketua DPR Puan Maharani (menggunakan pakaian putih), dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara (memakai kaos hitam) saat menyalurkan BST di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, (23/62020). DOK. Renjana PicturesMenteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (memakai kemeja putih), Ketua DPR Puan Maharani (menggunakan pakaian putih), dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara (memakai kaos hitam) saat menyalurkan BST di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, (23/62020).

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 508.07 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang miskin dan terdampak Covid-19 di Provinsi Banten 

Dari Jumlah itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, alokasi BST Kemensos di Kabupaten Tangerang merupakan yang tertinggi karena jumlah penduduknya banyak dan merupakan wilayah industri.

"Saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pastinya banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja sehingga masyarakatnya banyak yang dirumahkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat menyalurkan BST di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, (23/62020).

“Oleh karena itu wajar jika Tangerang banyak mendapatkan BST," terang Juliari seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, penyaluran BST ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 agar lebih cepat.

Untuk itu, Juliari pun berharap agar para KPM mempergunakan uang bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mengurangi beban keluarga.

Dalam penyaluran BST di Desa Cikande, KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan. Rencananya, BST akan diberikan selama sembilan bulan.

Rinciannya, mulai April hingga Juni 2020 BST dibagikan sebesar Rp 600.000 per bulan. Kemudian, mulai Juli hingga Desember nominal bantuan yang diberikan menjadi Rp 300.000 per bulan.

Baca juga: Mensos: Bantuan Jangan Digunakan untuk Membeli Rokok

Untuk persebaran KPM, Kemensos akan membagikan BST di enam kota/kabupaten di Provinsi Banten.

Masing-masing jumlah penerima KPM, tersebut antara lain sebanyak 142.508 KPM (senilai Rp 85.504.800.000) per bulan untuk Kabupaten Tangerang.

Kemudian sejumlah 6.341 KPM (senilai Rp3.804.600.000) per bulan untuk Kecamatan Jayanti yang tersebar di delapan desa atau kelurahan.

Lalu, untuk Desa Cikande yang sedang dikunjungi Juliari terdapat 1.178 KPM (senilai Rp706.800.000) per bulan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.