Kemensos Bagikan 508.077 BST ke Banten, Daerah dengan Banyak Pekerja Dirumahkan

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 508.07 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang miskin dan terdampak Covid-19 di Provinsi Banten 

Dari Jumlah itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, alokasi BST Kemensos di Kabupaten Tangerang merupakan yang tertinggi karena jumlah penduduknya banyak dan merupakan wilayah industri.

"Saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pastinya banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja sehingga masyarakatnya banyak yang dirumahkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat menyalurkan BST di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, (23/62020).

“Oleh karena itu wajar jika Tangerang banyak mendapatkan BST," terang Juliari seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, penyaluran BST ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 agar lebih cepat.

Untuk itu, Juliari pun berharap agar para KPM mempergunakan uang bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mengurangi beban keluarga.

Dalam penyaluran BST di Desa Cikande, KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan. Rencananya, BST akan diberikan selama sembilan bulan.

Rinciannya, mulai April hingga Juni 2020 BST dibagikan sebesar Rp 600.000 per bulan. Kemudian, mulai Juli hingga Desember nominal bantuan yang diberikan menjadi Rp 300.000 per bulan.

Untuk persebaran KPM, Kemensos akan membagikan BST di enam kota/kabupaten di Provinsi Banten.

Masing-masing jumlah penerima KPM, tersebut antara lain sebanyak 142.508 KPM (senilai Rp 85.504.800.000) per bulan untuk Kabupaten Tangerang.

Kemudian sejumlah 6.341 KPM (senilai Rp3.804.600.000) per bulan untuk Kecamatan Jayanti yang tersebar di delapan desa atau kelurahan.

Lalu, untuk Desa Cikande yang sedang dikunjungi Juliari terdapat 1.178 KPM (senilai Rp706.800.000) per bulan.

Hadir mendampingi Juliari dalam penyerahan bantuan ini, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan anggota DPR Diah Pitaloka dan Ichsan Yunus.

Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Tangerang Achmed Zaky Iskandar, dan Dirut PT Pos Indonesia Gelarsih Restiono.

DPR bertugas mengawasi penyaluran bantuan

Pada kesempatan yang sama, Puan Maharani menyampaikan, dalam penanganan Covid-19, DPR bertugas mengawasi bantuan yang disalurkan melalui Kemensos agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

"Dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak dalam pemulihan ekonomi," kata Puan.

Sebab, terangnya, masalah kesehatan dan ekonomi harus segera pulih. Keduanya harus berjalan seiring, tidak dapat dipisahkan atau dipilih.

“Karena memilih kesehatan akan berbahaya terhadap ekonomi. Demikian juga sebaliknya, memilih ekonomi akan berbahaya bagi kesehatan,” jelas Puan.

Maka dari itu, dia menyebut, DPR berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemerdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kemensos mengatasi hal ini.

Sementara itu, di sela penyerahan bantuan ini, Juliari, Puan, dan rombongan turut mengunjungi salah satu rumah penerima manfaat di Desa Cikande. Ia berharap agar bantuan benar-benar bermanfaat.

"Bantuan yang didapat agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan hidup," pesan Puan kepada salah satu penerima.

Adapun BST dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kecuali DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kota Bekasi.

Pengecualian dilakukan karena di beberapa lokasi tersebut sudah mendapatkan Bantuan Khusus Presiden berupa sembako.

Mensos Bagikan Bantuan Presiden di Rawa Buntu

Masih pada hari yang sama, Mensos Juliari membagikan Bantuan Khusus Presiden kepada 1.164 KPM terdampak Covid-19, di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Ini kunjungan saya ke Tangsel yang ketiga kali, untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran bansos di Tangsel berjalan dengan baik. Dan juga yang menerima itu benar-benar yang terdampak," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Juliari menjelaskan terkait data penerima BST. Dia menyebut, bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial di daerah.

"Basic-nya memang daerah yang paling paham kondisinya. Siapa yang berhak menerima, kondisinya seperti apa, itu yang tahu pemerintah daerah. Kami hanya menganggarkan dan menyalurkan saja,” jelasnya.

Hal itu pun sempat ditanyakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang turut hadir mendampingi Juliari.

“Saya ucapkan terima kasih juga atas data-data yang akurat selama ini dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten," tutur Juliari.

Lebih lanjut, dia juga berharap penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 akan semakin baik.

"Karena program ini berlanjut hingga Desember, kami harapkan yang sudah baik ini ke depannya akan lebih baik lagi," harapnya.

Menanggapi hal itu, Airin pun mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian pemerintah pusat terhadap warga Kota Tangsel.

Dia mengapresiasi Kemensos yang fleksibel dalam memberikan paket bantuan sosial dengan mengacu pada data terbaru dari Pemkot Tangsel.

"Pada kesempatan baik ini, mewakili masyarakat Tangsel, saya berterima kasih kepada Pak Menteri. Kemensos tidak pernah kaku untuk data,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, pada saat Pemkot Tangsel mengajukan ada yang terdampak di bulan tertentu kemudian diajukan, Kemensos pun langsung menerimanya.

“Ini contohnya di sebelah ini terdampak. Baru kami masukkan data karena dia tidak ber-Kartu Tanda Penduduk Tangsel, tapi terdampak, kami usulkan dan direspons cepat oleh Pak Menteri," pujinya.