Kompas.com - 13/05/2020, 09:04 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjend Kemensos, Kepala BP3S, Karo Humas, dan Kepala Pusbangprof Peksos Pensos, saat seminar online Launcing Layanan Psikososial. Dok. Humas BP3SMenteri Sosial Juliari P Batubara bersama Sekjend Kemensos, Kepala BP3S, Karo Humas, dan Kepala Pusbangprof Peksos Pensos, saat seminar online Launcing Layanan Psikososial.

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperkuat dan mendorong Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Pasalnya, selain bantuan sosial (bansos) sembako dan bansos tunai, LDP dibutuhkan masyarakat terdampak Covid-19

Hal tersebut karena Covid-19 tidak berdampak pada aspek sosial dan ekonomi saja, melainkan juga menyangkut aspek traumatis (psikologis).

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, dampak psikologis dapat mengenai masyarakat level bawah dan pemilik usaha yang tiba-tiba kehilangan penghasilan dan usahanya terancam tutup.

“Perubahan yang cepat dan drastis ini mempengaruhi psikologis. Kemungkinan masyarakat akan mengalami kecemasan, ketakutan, dan kepanikan,” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Curahan Hati Tiga Pasien yang Sembuh dari Covid-19, Beban Psikis dan Harapan Baru...

Juliari menambahkan, masalah psikologis dan emosional juga bisa muncul pada keluarga yang salah satu anggotanya terkena Covid-19. Sebab, mereka harus terpisah akibat isolasi, serta menerima stigma dan perlakuan yang mungkin tidak pantas dari lingkungan.

“Program Layanan Psikososial bisa mengurangi beban emosi individu maupun masyarakat. Hal tersebut dapat membantu kesiapan dan daya tahan masyarakat dalam situasi saat ini,” kata Juliari.

Hal tersebut dikatakan Juliari, saat menjadi pembicara kunci webinar bertajuk Peluncuran Program Layanan Psikososial Merespon Pandemi Covid-19, di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Webinar tersebut diselenggarakan BP3S dan Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof Peksos Pensos), bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Indonesia (IPSPI) dan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI).

Baca juga: Pulihkan Kondisi Psikis WNI di Wuhan, Pemerintah Siapkan Psikolog

Dilaksanakan dua kali dalam sebulan, webinar tersebut bertujuan untuk menggali pendapat, pandangan, dan gagasan dari berbagai pihak terkait yang kompeten.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X