Kompas.com - 23/06/2020, 12:08 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Selasa (23/6/2020) hari ini.

Salah satu saksi yang akan diperiksa adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2007-2014, Diah Anggraeni.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IEW (Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) periode 2010-2013)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Selain Diah, saksi lain yang dipanggil KPK yaitu Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Husni Fahmi.

Baca juga: Markus Nari Kaget Dituntut 9 Tahun Penjara dalam Kasus E-KTP

Meski hari ini dipanggil sebagai saksi, Husni berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka baru. Mereka adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI periode 2010-2013 Isnu Edhi Wijaya.

Kemudian, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Husni Fahmi dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Thanos.

Empat orang itu disangka melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Baca juga: Markus Nari Bantah Bujuk Eks Pejabat Kemendagri Tak Sebut Namanya di Kasus E-KTP

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara pokoknya, KPK sebelumnya sudah memproses delapan orang dalam kasus dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

Beberapa nama di antaranya adalah Setya Novanto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari.

Semuanya telah diproses di persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Nasional
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Nasional
Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Nasional
Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Nasional
Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Nasional
34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

Nasional
Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Nasional
Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X