Markus Nari Bantah Bujuk Eks Pejabat Kemendagri Tak Sebut Namanya di Kasus E-KTP

Kompas.com - 21/10/2019, 14:11 WIB
Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/10/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMantan anggota Komisi II DPR Markus Nari saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari membantah berupaya membujuk mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto agar tak menyebut namanya dalam persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

Ia membantah memerintahkan mantan pengacaranya, Anton Taufik, untuk membujuk Sugiharto.

Bantahan itu ia sampaikan saat Markus diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan perintangan penanganan kasus e-KTP.

Baca juga: Markus Nari Bantah Terima Uang Terkait Proyek e-KTP

Markus menjawab pertanyaan yang diajukan anggota majelis hakim, Emilia Djaja Subagja.

"Anton katanya (di persidangan Markus) jelaskan seperti itu, bahwa dia diminta tolong Saudara supaya nama Saudara tidak disebut? Dan Saudara menjanjikan akan membantu Sugiharto," tanya hakim Emilia ke Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (21/10/2019).

"Tidak pernah melakukan hal tersebut," jawab Markus singkat.

Hakim Emilia kembali bertanya, apakah keterangan Anton yang pernah disampaikan di persidangannya tidak benar.

"Tidak benar," kata Markus.

Baca juga: Markus Nari Akui Pernah Temui Eks Pejabat Kemendagri, tapi Tak Bahas e-KTP

Berdasarkan surat dakwaan, Markus disebutkan bahwa selain meminta Anton, Markus menemui Robinson yang merupakan pengacara Amran Hi Mustary dalam perkara tindak pidana korupsi dana aspirasi Anggota Komisi V DPR-RI untuk Pembangunan Jalan di Wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, kata jaksa, Markus meminta Robinson untuk menitipkan pesan kepada Sugiharto melalui Amran Hi Mustary, rekan sekamar Sugiharto di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.

Baca juga: Markus Nari Minta Jaksa Hadirkan Mekeng dalam Sidang Kasusnya

Pesan Markus adalah, agar di persidangan Sugiharto tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran dana proyek e-KTP dengan imbalan uang kepada Sugiharto. Atas permintaan tersebut, Robinson menyanggupinya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X