Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Ada 100-500 Kasus DBD Per Hari di Indonesia

Kompas.com - 22/06/2020, 12:48 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan mencatat, ada 68.000 kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia secara kumulatif hingga Juni 2020.

“Sampai saat ini, kita masih menemukan kasus antara 100-500 kasus per hari. Kalau kita melihat jumlah kasus ada 68.000 kasus demam berdarah seluruh Indonesia,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam siaran langsung di akun YouTube BNPB, Senin (22/6/2020).

Menurut dia, daerah yang mencatatkan kasus DBD tertinggi juga memiliki jumlah kasus Covid-19 yang tinggi.

Baca juga: Pemerintah Ingatkan Masyarakat Waspadai Demam Berdarah

Provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi antara lain Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Dari total kasus tersebut, sebanyak 346 orang di antaranya meninggal.

Nadia mengatakan, pasien yang meninggal kebanyakan tersebar di provinsi dengan jumlah kasus tertinggi.

“Sama kurang lebih gambarannya adalah provinsi-provinsi yang tadi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang merupakan juga kasus-kasus tertinggi akibat kematian,” ucap dia.

Berdasarkan catatannya, ada 439 dari 460 kabupaten/kota yang melaporkan kasus DBD juga memiliki kasus Covid-19. Hal itu disebut Nadia sebagai infeksi ganda.

Baca juga: Sebanyak 40 Orang Meninggal di Jawa Tengah Akibat Demam Berdarah

Fenomena tersebut, kata Nadia, memungkinkan seseorang yang terinfeksi Covid-19 juga berisiko terkena DBD.

“Karena pada prinsipnya sama, DB adalah suatu penyakit yang sampai sekarang juga belum ada obatnya, vaksinnya belum terlalu efektif,” ucap dia.

“Dan salah satu upaya untuk mencegahnya adalah kita menghindari gigitan nyamuk. Sama-sama virus ini,” kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com