Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sunanto
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Jalan Tengah Menghadapi Pandemi Corona

Kompas.com - 22/06/2020, 11:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA hari belakangan muncul beberapa tindakan masyarakat yang mengindikasikan perlawanan terhadap serangkaian kebijakan terkait penanganan virus corona.

Aksi pengambilan paksa jenazah berstatus pasiden dalam pengawasan (PDP) di di 3 Rumah Sakit (RS) di Makassar, Sulawesi Selatan, pengambilan paksa jenazah berstatus PDP di RS Mekar Sari, Kota Bekasi, dan berbagai ketegangan antara oknum masyarakat dengan aparat TNI/Polri menjadi umum kita saksikan di berbagai saluran media.

Sikap acuh dan mengabaikan protokol kesehatan yang diimbau pemerintah dan para ahli menjadi pemandangan kita sehar-hari. Tiga periode penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa provinsi dan kota di Indonesia sepertinya hanya menjadi kehendak pemerintah.

Pada saat tenaga kesehatan (nakes) berjibaku menaklukkan virus dengan nama Covid-19, masyarakat belum menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

Dalam melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, menjadi relevan jika mengutip teori Robert Ted Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970) tentang konsep perampasan (deprivation).

Perampasan menurut Gurr memunculkan resistensi atau perlawanan. Resistensi akan terjadi apabila seseorang merasa yang dihargai dan yang bermanfaat dirampas.

Imbasnya, muncul ketidakpuasan (discontent) yang berakibat pada kemarahan, kemurkaan, kejengkelan dan tergantung pada sedalam apa kelompok masyarakat itu rasanya terampas.

Teori Gurr menemukan relevansinya jika kita kontekskan hari ini. Sejak awal Pemerintah nampak gagap dalam menangani wabah mematikan dengan sebutan Covid-19 itu.

Mulai awal kemunculan virus di Kota Wuhan China pada Desember 2019, pemerintah terkesan meremehkan. Bahkan sejak awal kasus diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah seakan-akan menganggap bahwa Covid-19 akan dengan mudah dan cepat diselesaikan.

Akar masalah masa pandemi

Dalam tiga bulan terakhir masyarakat disuguhkan dengan silang pendapat antarpejabat yang tak kunjung mereda. Mulai beda sikap antar menteri kabinet Indonesia Maju, saling bantah kebijakan pemerintah pusat dengan kepala daerah, semakin menambah benang kusut penanganan Covid-19.

Pada saat masyarakat mulai ketakutan dengan wabah Covid-19, pemerintah justru melontarkan pernyataan bahwa Covid-19 adalah virus yang tidak bisa berkembang di kawasan bercuaca tropis seperti Indonesia.

Baca juga: Panduan Kemendikbud, Guru: Normal Baru Bukan Sekadar Belajar Pakai Masker

Kondisi semakin kompleks saat masyarakat mulai berhadap-hadapan dengan kebiasaan proses pemakaman jenazah yang jauh berbeda dengan sebelumnya, perawatan medis bagi pengidap Covid-19 yang sangat ketat nampaknya hanya menjadi tanggung jawab para nakes saja.

Pemerintah nampak lebih mengedepankan argumentasi dan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan rakyatnya.

Saat terjadi penolakan proses pemakaman dengan protokol Covid-19 di beberapa tempat, di waktu yang bersamaan pemerintah justru gencar menyuarakan wacana new normal (kenormalan baru). Hal ini justru disalah pahami masyarakat sebagai kondisi normal seperti sebelum ada wabah Covid-19.

Imbasnya seperti yang kita saksikan saat ini, jalanan ibukota kembali macet, stasiun kereta api di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mulai padat dan berbagai bentuk tindakan resistensi masyarakat lainnya yang berpotensi menjadi pusat persebaran virus baru.

Kondisi semacam itu menguatkan teori Gurr bahwa tingkat kualitas kemarahan sebagai gerakan emosional masyarakat disebabkan oleh ketegangan yang justru bersumber pada struktur politik yang ada.

Pemerintah pusat semakin nampak keliru ketika pengerahan aparat TNI/Polri untuk menertibkan masyarakat selama pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 26 Mei lalu tidak dillakukan sejak awal kebijakannya agar masyarakat semakin mematuhi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Bukan saat diujung dengan sebutan new normal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com