Jalan Tengah Menghadapi Pandemi Corona

Kompas.com - 22/06/2020, 11:51 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

BEBERAPA hari belakangan muncul beberapa tindakan masyarakat yang mengindikasikan perlawanan terhadap serangkaian kebijakan terkait penanganan virus corona.

Aksi pengambilan paksa jenazah berstatus pasiden dalam pengawasan (PDP) di di 3 Rumah Sakit (RS) di Makassar, Sulawesi Selatan, pengambilan paksa jenazah berstatus PDP di RS Mekar Sari, Kota Bekasi, dan berbagai ketegangan antara oknum masyarakat dengan aparat TNI/Polri menjadi umum kita saksikan di berbagai saluran media.

Sikap acuh dan mengabaikan protokol kesehatan yang diimbau pemerintah dan para ahli menjadi pemandangan kita sehar-hari. Tiga periode penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di beberapa provinsi dan kota di Indonesia sepertinya hanya menjadi kehendak pemerintah.

Pada saat tenaga kesehatan (nakes) berjibaku menaklukkan virus dengan nama Covid-19, masyarakat belum menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

Dalam melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, menjadi relevan jika mengutip teori Robert Ted Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970) tentang konsep perampasan (deprivation).

Perampasan menurut Gurr memunculkan resistensi atau perlawanan. Resistensi akan terjadi apabila seseorang merasa yang dihargai dan yang bermanfaat dirampas.

Imbasnya, muncul ketidakpuasan (discontent) yang berakibat pada kemarahan, kemurkaan, kejengkelan dan tergantung pada sedalam apa kelompok masyarakat itu rasanya terampas.

Teori Gurr menemukan relevansinya jika kita kontekskan hari ini. Sejak awal Pemerintah nampak gagap dalam menangani wabah mematikan dengan sebutan Covid-19 itu.

Mulai awal kemunculan virus di Kota Wuhan China pada Desember 2019, pemerintah terkesan meremehkan. Bahkan sejak awal kasus diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah seakan-akan menganggap bahwa Covid-19 akan dengan mudah dan cepat diselesaikan.

Akar masalah masa pandemi

Dalam tiga bulan terakhir masyarakat disuguhkan dengan silang pendapat antarpejabat yang tak kunjung mereda. Mulai beda sikap antar menteri kabinet Indonesia Maju, saling bantah kebijakan pemerintah pusat dengan kepala daerah, semakin menambah benang kusut penanganan Covid-19.

Pada saat masyarakat mulai ketakutan dengan wabah Covid-19, pemerintah justru melontarkan pernyataan bahwa Covid-19 adalah virus yang tidak bisa berkembang di kawasan bercuaca tropis seperti Indonesia.

Baca juga: Panduan Kemendikbud, Guru: Normal Baru Bukan Sekadar Belajar Pakai Masker

Kondisi semakin kompleks saat masyarakat mulai berhadap-hadapan dengan kebiasaan proses pemakaman jenazah yang jauh berbeda dengan sebelumnya, perawatan medis bagi pengidap Covid-19 yang sangat ketat nampaknya hanya menjadi tanggung jawab para nakes saja.

Pemerintah nampak lebih mengedepankan argumentasi dan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan rakyatnya.

Saat terjadi penolakan proses pemakaman dengan protokol Covid-19 di beberapa tempat, di waktu yang bersamaan pemerintah justru gencar menyuarakan wacana new normal (kenormalan baru). Hal ini justru disalah pahami masyarakat sebagai kondisi normal seperti sebelum ada wabah Covid-19.

Imbasnya seperti yang kita saksikan saat ini, jalanan ibukota kembali macet, stasiun kereta api di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mulai padat dan berbagai bentuk tindakan resistensi masyarakat lainnya yang berpotensi menjadi pusat persebaran virus baru.

Kondisi semacam itu menguatkan teori Gurr bahwa tingkat kualitas kemarahan sebagai gerakan emosional masyarakat disebabkan oleh ketegangan yang justru bersumber pada struktur politik yang ada.

Pemerintah pusat semakin nampak keliru ketika pengerahan aparat TNI/Polri untuk menertibkan masyarakat selama pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 26 Mei lalu tidak dillakukan sejak awal kebijakannya agar masyarakat semakin mematuhi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Bukan saat diujung dengan sebutan new normal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X