Wapres Sebut Daerah yang Menerapkan New Normal Harus Kondusif

Kompas.com - 22/06/2020, 12:15 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, daerah yang akan menerapkan tatanan normal baru harus dipastikan kondusif.

Kondusif yang dimaksud adalah daerah tersebut sudah siap menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk memulai aktivitas ekonominya.

"Daerah yang akan memulai aktivitas ekonomi dalam tatanan normal baru harus dipersiapkan dengan baik," ujar Ma'ruf saat membuka acara Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/6/2020).

"Wilayahnya harus dipastikan kondusif selain kegiatan ekonominya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat,"lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Bamsoet Sebut New Normal Jadi Jalan Keluar Resesi Ekonomi

Dalam mempersiapkan kehidupan baru, kata dia, terdapat syarat-syarat yang dikeluarkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Hal tersebut dikeluarkan supaya tatanan normal baru yang produktif tetapi aman Covid-19 bisa terlaksana.

Syarat tersebut adalah penularan virus yang sudah terkendali, dengan rasio penyebaran (Ro) dalam satu wilayah di bawah satu selama dua minggu berturut-turut.

"Kemudian, tersedianya layanan dan sistem kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 baru dan kemampuan melakukan pelacakan dengan kecukupan jumlah pelaksanaan testing," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dalam kondisi tatanan baru juga menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Baca juga: Persiapkan Kompetensi Ilmu Data Science untuk Hadapi New Normal

Perubahan perilaku tersebut adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X