Abetnego Tarigan, Aktivis Walhi yang Masuk Istana sebagai Deputi KSP

Kompas.com - 22/06/2020, 10:39 WIB
Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Salah satu yang dilantik adalah Abetnego Panca Putra Tarigan

Dia Tarigan dilantik sebagai Deputi II KSP. Sebagai Deputi II, Abetnego akan membidangi pembangunan manusia.

Abetnego lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 1 Juni 1976. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Nusantara (IBN) Jakarta.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

Saat ini sedang menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta.

Sebelum masuk Istana Kepresidenan, Abetnego memang dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Ia mulai menjadi aktivis lingkungan sejak 2001 lewat LSM Sawit Watch.

Lama berkecimpung di isu lingkungan, Abetnego akhirnya terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XI tahun 2012. 

Ia memimpin Walhi sampai 2016. Setelah jabatannya di Walhi berakhir, Abetnego pun bergabung dengan Kantor Staf Presiden.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Pada 2016, awalnya ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP. Barulah pada awal periode Joko Widodo-Ma'ruf Amin ia dipercaya menjabat Pelaksana Tugas Deputi II KSP.

Pada akhirnya, ia pun dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Deputi II KSP.

Penunjukannya sebagai deputi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang diteken pada 15 Juni lalu.

Pada hari ini, Abetnego pun resmi dilantik sebagai Deputi II KSP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X