Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegiatan Produktif Dibuka, Gugus Tugas Covid-19 di Daerah Diminta Buat SOP dan Simulasi

Kompas.com - 21/06/2020, 20:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Gugus Daerah Percepatanan Penanganan Covid-19 tingkat daerah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap sektor yang akan kembali menggelar kegiatan produktif.

Hal itu dilakukan bertujuan agar kegiatan produktif yang dijalani masyarakat tetap aman dari penyebaran Covid-19.

"Buat SOP tentang gimana mengimplementasikan kebiasaan baru di lingkungan sektor yang akan dilakukan kegiatan operasional kembali," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (21/6/2020) sore.

Baca juga: Sebanyak Empat Tenaga Medis RSUZA Aceh Positif Covid-19

Yurianto mengatakan, dalam upaya dibukanya kegiatan produktif tersebut, gugus tugas daerah juga perlu memperhatikan pentingnya tahapan sosialiasi.

Terutama mengenai berdisiplin protokol kesehatan di tengah adaptasi menuju kebiasaan baru.

"Pastikan bahwa harus ada tahapan-tahapan sosialisasi bagi siapapun yang berkepentingan di sektor (kegiatan produktif) itu," kata Yuri.

Untuk itu, pihaknya meminta agar gugus tugas daerah juga dapat membuat simulasi pembatasan kapasitas orang agar tidak terjadi penumpukan.

Mengingat, jika penumpukan terjadi, maka hal itu berpotensi menimbulkan penularan karena tidak terjaminnya phsyical distancing.

Ia pun meminta lokasi kegiatan produktif agar menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, termasuk menyiapkan bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan terdekat.

"Kemudian dilakukan evaluasi yg ketat setiap saat. Karena kita tahu tujuan kembali produktif ini adalah aman dari Covid-19," kata dia.

Di samping itu, lanjut Yuri, apabila dirasa tidak aman dari Covid-19, ditutup kembali atau dilakukan pengaturan kembali.

Menurutnya, langkah itu menjadi kewajiban gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat daerah.

"Kami berharap ini dipahami oleh seluruhnya, bukan hanya oleh pemerintah daerah. Tetapi juga oleh masyarakat yang kemudian menjalankan kegiatan itu," ungkap Yuri.

Sebelumnya, pemerintah mengungkap penambahan kasus positif sebanyak 862 orang pada Minggu hari ini. Dengan begitu, total kasus Covid-19 hingga kini 45.891 orang.

Sementara kasus meninggal dunia akibat Covid-19 bertambah sebanyak 36 orang. Sehingga, total kasus meninggal dunia sebanyak 2.465 orang.

Selanjutnya, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 521 orang. Total pasien sembuh hingga kini sebanyak 18.404 orang.

Baca juga: Acara Pernikahan di Semarang Jadi Klaster Baru Penularan Covid-19

Lalu, pasien berstatus pasien dalam pemantauan (ODP) sebanyak 56.436 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 13.225 orang.

Data-data itu diakumulasikan dalam 24 jam sejak Sabtu (20/6/2020) pukul 12.00 WIB hingga Minggu hari ini. 

Pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri menyebar ke 439 kota dan kabupaten di seluruh provinsi di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com