Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Pemerintah: Sehat Itu Wajib dan Sakit Itu Pilihan, Bukan Takdir

Kompas.com - 19/06/2020, 13:19 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara (jubir) pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sehingga, jika ada yang terjangkit corona karena tak patuh maka dianggapnya wajar-wajar saja.

"Harus diyakini sakit itu pilihan, karena yang wajib itu sehat," kata Achmad Yurianto di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (18/6/2020), dikutip dari Antara.

 

Tertular virus corona tipe baru bukan takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang kemudian menyebabkan dia sakit.

Baca juga: Kemenag: Ibadah di Gereja Harus Aman dan Sesuai Protokol Kesehatan

"Dia milih enggak pakai masker, dia memilih enggak cuci tangan, dia memilih enggak jaga jarak. Karena seharusnya kita wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib cuci tangan, karena kita menyadari kita wajib sehat," kata dokter yang akrab disapa Yuri itu.

Masyarakat, menurut dia, perlu menyadari jika tidak sehat maka hidup mereka menjadi tidak produktif.

Dan bagi kepala keluarga tentu artinya tidak bisa menafkahi keluarganya yang seharusnya memang itu merupakan kewajiban.

"Oleh karena itu, mari kita pahami betul ini masalah bersama. Hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak sulit, patuhi protokol kesehatan," ujar Yuri.

Baca juga: Kasus Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Pemerintah: Patuhi Protokol Kesehatan!

Ia mengatakan, tidak bisa berandai-andai kapan pandemi Covid-19 bisa mereda di Indonesia, karena tidak bisa pula berharap semua rakyat Indonesia langsung patuh.

Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mata masyarakat masih dianggap sebagai alatnya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat: ketika tidak ada yang mengawasi, masyarakat justru sembunyi-sembunyi melanggar.

Dia berharap PSBB selanjutnya bisa menjadi gaya hidup masyarakat.

"Yang kita inginkan sekarang, PSBB atau protokol kesehatan itu adalah alatnya masyarakat, orang per orang agar tidak sakit. Jadi saya pakai masker bukan karena takut didenda, pakai masker karena takut diawasi Pamong Praja, pakai masker itu memang karena kita butuh supaya tidak ketularan," kata Yuri.

Baca juga: PKPU Protokol Kesehatan Pilkada Belum Ada, KPU Akan Terbitkan Surat Edaran

Tidak pula orang berjauhan karena merasa takut didenda, bukan karena takut diawasi aparat, tetapi ia mengatakan karena memang menyadari tidak ingin tertular SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19.

Yuri yang juga merupakan Direktur Jenderal Pecegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini juga mengatakan Indonesia pernah punya pengalaman perubahan budaya pada waktu belajar antre.

"Mungkin kalau dulu saya mulai antre duluan kawan saya bilang ngapain antre nanti enggak kebagian. Kan gitu. Tapi sekarang coba ada satu orang enggak antre pasti semua kan marah. Jadi memang perlu waktu berubah".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com