Pemerintah Diminta Hati-hati Terapkan New Normal di Daerah Tinggi Kasus Covid-19

Kompas.com - 19/06/2020, 09:54 WIB
Warga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWarga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
|
Editor Bayu Galih

Pembatalan itu dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

"Jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim Gugus Tugas kabupaten atau kota bisa memutuskan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas provinsi dan pusat," kata Doni dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Ia meminta pemda setempat tetap melaksanakan tes massal Covid-19 dengan pelacakan agresif, meski telah menerapkan kenormalan baru.

"Kabupaten atau kota yang berada di zona hijau dan kuning harus menyiapkan manajemen krisis, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan tetap melakukan testing masif, tracing agresif, dan isolasi ketat untukk memutus mata rantai penularan Covid-19," ujar Doni.

Baca juga: Wapres: Kita Harus Siap Hadapi New Normal

Ia menjelaskan, dalam menyongsong kenormalan baru, pemda setempat harus melakukan prakondisi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Doni mengatakan, prakondisi yang dimaksud yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi dengan melibatkan dokter, pakar epidemiologi dan kesehatan, hingga pakar ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Proses keputusan ini harus melalui keputusan tahapan prakondisi yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dan dilaksanakan secara gotong royong," tutur Doni.

Baca juga: TNI Siap Disiplinkan Masyarakat dalam Pemberlakuan New Normal

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Nasional
Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Nasional
Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Nasional
Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara,  Ini Pertimbangan Hakim

Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim

Nasional
Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

Nasional
DPR Yakin Pilihan PPKM Mikro Sudah Melalui Kajian dan Pertimbangan Mendalam

DPR Yakin Pilihan PPKM Mikro Sudah Melalui Kajian dan Pertimbangan Mendalam

Nasional
Menkes: Terima Kasih Para Tenaga Kesehatan, Tetap Semangat

Menkes: Terima Kasih Para Tenaga Kesehatan, Tetap Semangat

Nasional
Kejaksaan Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Vonis Jaksa Pinangki

Kejaksaan Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Vonis Jaksa Pinangki

Nasional
DPR Minta Berbagai Kementerian Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

DPR Minta Berbagai Kementerian Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X