Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19, Momentum Pembenahan Jaminan Kesehatan Nasional...

Kompas.com - 19/06/2020, 09:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 di Indonesia sudah berjalan selama tiga bulan.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia diuji dengan berbagai macam hal yang tidak menguntungkan.

Ujian itu mulai dari kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, perekonomian yang terpuruk, hingga berbagai upaya pemerintah untuk menangani pandemi sekaligus dampaknya.

Saat ini, pandemi Covid-19 telah menjadi bencana nasional nonalam dan dinilai menjadi ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Baca juga: KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 membuat ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur di sektor kesehatan nasional menjadi terlihat sangat jelas.

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata Muhadjir dalam peluncuran buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Menko PMK Ungkap Masalah Program Jaminan Kesehatan Nasional

Bahkan, masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Terutama secara infrastruktur, suprastruktur, hingga tenaga pelayanan kesehatan yang menumpuk di kantong-kantong tertentu.

"Sementara di tempat lain seperti wilayah remote area, daerah tertinggal, pedalaman, langka sekali tenaga kesehatan dan infra/suprastrukturnya memadai," kata Muhadjir.

Baca juga: Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Oleh karena itu, ia pun meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Terutama agar pelaksanaan JKN yang sudah meng-cover 230 juta penduduk ini bisa berlangsung dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com