Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19, Momentum Pembenahan Jaminan Kesehatan Nasional...

Kompas.com - 19/06/2020, 09:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 di Indonesia sudah berjalan selama tiga bulan.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia diuji dengan berbagai macam hal yang tidak menguntungkan.

Ujian itu mulai dari kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, perekonomian yang terpuruk, hingga berbagai upaya pemerintah untuk menangani pandemi sekaligus dampaknya.

Saat ini, pandemi Covid-19 telah menjadi bencana nasional nonalam dan dinilai menjadi ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Baca juga: KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 membuat ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur di sektor kesehatan nasional menjadi terlihat sangat jelas.

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata Muhadjir dalam peluncuran buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Menko PMK Ungkap Masalah Program Jaminan Kesehatan Nasional

Bahkan, masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Terutama secara infrastruktur, suprastruktur, hingga tenaga pelayanan kesehatan yang menumpuk di kantong-kantong tertentu.

"Sementara di tempat lain seperti wilayah remote area, daerah tertinggal, pedalaman, langka sekali tenaga kesehatan dan infra/suprastrukturnya memadai," kata Muhadjir.

Baca juga: Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Oleh karena itu, ia pun meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Terutama agar pelaksanaan JKN yang sudah meng-cover 230 juta penduduk ini bisa berlangsung dengan baik.

Ilustrasi BPJSShutterstock Ilustrasi BPJS

Momentum reformasi total

Pandemi Covid-19 pun diharapkan menjadi momentum reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh permasalahan kesehatan di Tanah Air, termasuk program JKN.

"Kita sepakat, bertekad wabah Covid-19 menjadi momentum, ambil hikmahnya untuk melakukan reformasi total, pembenahan secara menyeluruh dalam masalah JKN kita," kata Muhadjir.

Sebab, pandemi Covid-19 ini dinilainya langsung menusuk jantung permasalahan kesehatan di Tanah Air.

Baca juga: Menko PMK: Kepesertaan BPJS Kesehatan yang Disubsidi Pemerintah Rendah

Tak heran jika krisis ini juga membuat infrastruktur, suprastruktur, dan ketimpangan kesehatan nasional di Indonesia menjadi terlihat sangat jelas.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan secara menyeluruh dalam permasalahan JKN.

"Artinya kita masih punya pekerjaan besar yang sangat berat yang harus ditangani secara cepat, menyeluruh, dan tanpa kompromi," kata Muhadjir.

"Baik hambatan struktural, kultural, maupun birokrasi yang selama ini dihadapi pembuat kebijakan, tenaga teknokratik kesehatan ketika akan merealisasikannya," ucap dia.

Menurut Muhadjir, saat ini masih ditemui persoalan terkait akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga: Menko PMK: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Reformasi Total Program JKN

Apalagi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, sebanyak 98 persen masyarakat menjadi sasaran untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Ketiga agenda (persoalan akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan) harus segera kita tangani bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah, termasuk upaya redistribusi tenaga kesehatan, medis, paramedis, dan nonmedis yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutur Muhadjir.

"Kita hadapi suasana ini dengan sense of crisis, dengan adanya itu maka kita bisa optimalkan energi untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com