Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Reformasi Total Program JKN

Kompas.com - 18/06/2020, 18:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 diharapkan menjadi momentum reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh permasalahan kesehatan di Tanah Air, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Kamis (18/6/2020).

"Kita sepakat, bertekad wabah Covid-19 menjadi momentum, ambil hikmahnya untuk melakukan reformasi total, pembenahan secara menyeluruh dalam masalah JKN kita," ujar Muhadjir.

Pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional nonalam ini dinilainya merupakan batu ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Baca juga: Menko PMK Akui Ada Ketimpangan Layanan Kesehatan Peserta JKN

Pandemi Covid-19 juga dinilainya langsung menusuk jantung permasalahan kesehatan di Tanah Air.

Tak heran jika krisis ini juga membuat infrastruktur, suprastruktur, dan ketimpangan kesehatan nasional di Indonesia menjadi terlihat sangat jelas.

Bahkan masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program JKN pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya, infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata dia.

Baca juga: Ahli Sebut, Pandemi Covid-19 Bisa Jadi Momentum Reformasi JKN

Persoalan akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi masalah yang selalu dihadapi pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat lewat program JKN.

Menurut Muhadjir, masalah tersebut berkaitan dengan sebaran fasilitas, infra/suprastruktur, dan tenaga kesehatan yang tidak merata.

"Baik infra/suprastruktur, tenaga pelayanan kesehatan menumpuk di kantong-kantong tertentu sementara di tempat lain seperti wilayah remote area, daerah tertinggal, pedalaman, langka sekali tenaga kesehatan dan infra/suprastrukturnya memadai," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, ia pun meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Terutama agar pelaksanaan JKN yang sudah meng-cover 230 juta penduduk ini bisa berlangsung dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com