Pandemi Covid-19 Membuat Ketimpangan Akses atas Kesehatan Terlihat Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional nonalam saat ini dinilai menjadi ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi membuat ketimpangan infrastruktur dan suprastruktur di sektor kesehatan nasional menjadi terlihat sangat jelas.

Baca juga: Menko PMK Akui Ada Ketimpangan Layanan Kesehatan Peserta JKN

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata Muhadjir dalam peluncuran buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Bahkan, masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh dalam permasalahan JKN.

Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Terutama agar pelaksanaan JKN bisa berlangsung dengan baik.

"Artinya kita masih punya pekerjaan besar yang sangat berat yang harus ditangani secara cepat, menyeluruh, dan tanpa kompromi," kata Muhadjir.

"Baik hambatan struktural, kultural, maupun birokrasi yang selama ini dihadapi pembuat kebijakan, tenaga teknokratik kesehatan ketika akan merealisasikannya," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Masalah Program Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut Muhadjir, saat ini masih ditemui persoalan terkait akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Apalagi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, sebanyak 98 persen masyarakat menjadi sasaran untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Ketiga agenda (persoalan akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan) harus segera kita tangani bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah, termasuk upaya redistribusi tenaga kesehatan, medis, paramedis, dan nonmedis yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutur Muhadjir.

"Kita hadapi suasana ini dengan sense of crisis, dengan adanya itu maka kita bisa optimalkan energi untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di lapangan," ujar dia.