Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2020, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui, masih ada ketidaksetaraan pelayanan kesehatan yang dialami masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Persoalan ketidaksetaraan itu menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat lewat program JKN selain masalah akses dan kualitas.

"Ada semacam ketimpangan spasial dalam kaitannya dengan masalah pelayanan kesehatan," kata Muhadjir dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Ahli Sebut, Pandemi Covid-19 Bisa Jadi Momentum Reformasi JKN

Ia menuturkan, banyak peserta JKN yang mendapat jaminan kesehatan, tetapi dari segi fasilitas, infrastruktur, suprastruktur dan sumber daya pelayanan kesehatan di lokasi ia berada kurang, bahkan tidak ada.

Menurut Muhadjir, masalah itu berkaitan dengan sebaran fasilitas, infra/supratsruktur, dan tenaga kesehatan yang tidak merata.

Permasalahan itu pun menjadi sangat berkaitan dengan akses, kesetaraan dan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat.

"Baik infra/suprastruktur, tenaga pelayanan kesehatan menumpuk di kantong-kantong tertentu, sementara di tempat lain seperti daerah tertinggal, pedalaman, langka sekali tenaga kesehatan dan infra/suprastrukturnya memadai," kata Muhadjir.

Baca juga: Kelas BPJS Mau Dilebur, YLKI: JKN Diuntungkan

Hal tersebut pun menjadi tanggung jawab bersama agar pelayanan kesehatan yang adil dan jaminan kesehatan betul-betul bisa dinikmati siapapun yang membutuhkan.

Dengan demikian, tak hanya membutuhkan angka statistik dalam pelaksanaannya tetapi juga harus ada kajian mendalam serta pendekatan multidisipliner.

"Artinya kita masih punya pekerjaan besar yang sangat berat yang harus ditangani secara cepat, menyeluruh, dan tanpa kompromi," ujar Muhadjir.

"Baik hambatan struktural, kultural, maupun birokrasi yang selama ini dihadapi pembuat kebijakan, tenaga teknokratik kesehatan ketika akan merealisasikannya," lanjut dia.

Baca juga: Program JKN-KIS Indonesia Jadi Acuan Studi 16 Negara

Apalagi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, sebanyak 98 persen masyarakat menjadi sasaran untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun, cakupan kepesertaan JKN hingga 31 Mei 2019 telah mencapai 220 juta atau 83 persen penduduk Indonesia.

"Berarti masih ada sisa sekitar 15-17 persen yang jadi tugas kita untuk mencapainya," kata Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.