Kembangkan EBT Lebih Masif, Dirjen EBTKE Lakukan Restrukturisasi dan Refocusing

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berproses untuk restructure atau pembenahan kembali dan refocusing perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal itu dilakukan agar dapat mengembangkan EBT lebih masif lagi sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya saat menjadi narasumber pada gelaran website seminar (webinar) yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/6/2020).

Menurut dia, selama ini pihaknya masih berfokus pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Sementara, kita punya peluang besar dan mungkin bisa sebesar yang sekarang dikembangkan PLN, yaitu potensi demand atau banyaknya permintaan yang bisa dioptimalkan," kata dia.

Harris menilai, hal tersebut jelas di luar dari apa yang sudah direncanakan PLN, sehingga harus dicermati agar potensi yang ada bisa dikembangkan.

"Contohnya, di Kalimantan Utara (Kaltara) ada potensi EBT yang sangat besar jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 megawatt (MW) hanya dengan mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) secara cash cap di dalam satu aliran sungai," jelasnya.

Meski demikian, Harris mengungkapkan, kendala di Kaltara adalah belum cukupnya demand untuk menyerap energi itu.

"Jadi perlu ada program yang bisa mengintegrasikan demand dan supply, ini yang coba kita pikirkan bagaimana untuk mengimplementasikannya," kata Harris dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya, Harris mengatakan, Kementerian ESDM saat ini sedang berdiskusi serius dengan tim dari Australia. Tim ini sedang menjajaki kemungkinan pembangunan pembangkit PLTA di daerah Papua dengan total kapasitas 20.000 MW.

"Juga sedang berproses untuk membuat pilot project dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung PLTS cold storage yang selama ini masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN," ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Harris mengatakan, apabila hal itu terwujud berpeluang untuk melakukan penghematan melalui pemanfaatan EBT.

“Jadi bisa dibayangkan saat ini, jika dikumpulkan pembangkit hydro kita itu belum sampai 10.000 MW. Ini adalah peluang-peluang yang bisa diakselerasi dengan semakin besarnya perhatian kita kepada energi bersih termasuk air, surya, angin, dan bioenergi," kata Harris

Hal tersebut, kata Harris, akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada bangsa dan negara dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan bersama.

Menyoroti kebijakan Kementerian ESDM

Dalam dialog interaktif online tersebut, Harris juga menyoroti upaya Kementerian ESDM saat ini dalam mengurangi subsidi jangka panjang, menurunkan biaya listrik dan meningkatkan peran energi terbarukan.

Ia mengungkapkan, saat ini bauran energi baru sampai di angka 9,15 persen, namun trennya dalam 10 tahun akan naik cukup tinggi.

"Ada progres yang terlihat, walau capaian 23 persen masih jauh," sambung Harris.

Menurut dia, di sektor pembangkit juga mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sekitar 5.800 MW di tahun 2008 menjadi sekitar 10.300 MW di tahun 2019.

“Kita berharap di tahun-tahun ke depan, akselerasi bisa lebih dipercepat, sehingga target 9.000 MW di tahun 2024 akan kita capai dengan penekanan di hidro 3.900 MW," katanya.

Lalu, sambung Harris, di bioenergi sebesar 1.200 MW, panas bumi 1.000 MW dan panel surya 2.000 MW.

"Satu kondisi yang memperlihatkan bahwa kita saat ini fokus mengembangkan EBT termasuk yang intermiten. Solar PV atau panel surya kita lihat secara global harganya semakin turun, biaya implementasinya juga semakin murah," kata Harris.

Oleh karenanya, Harris menilai, untuk mengembangkan EBT di indonesia harus dilakukan melalui komersial dan non komersial.

"Untuk yang komersial, kaitannya dengan bagaimana berkontrak dengan PLN, kaitannya dengan pelaku usaha untuk bisa berproduksi," jelasnya.

Adapun untuk non komersial, menurut dia, berkaitan dengan cara pemerintah memberikan pilot project agar EBT bisa dicontoh kemudian dapat dikomersialkan secara baik.

Ajak semua pihak sikapi new normal dengan bijak

Pada kesempatan itu, Harris juga mengajak semua pihak untuk memahami kondisi new normal di Indonesia dan menyikapinya secara bijak.

"Semua orang perlu memahami kondisi tidak normal meskipun kita harus belajar dalam kondisi new normal karena banyak hal yang berubah," kata Harris.

Menurut dia, tatanan new normal menuntut masyarakat untuk mengubah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi membudayakan perilaku hidup bersih.

"Hal ini dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk tetap menjalankan aktivitas normal guna mencegah terjadinya penularan Covid-19," katanya.

Harris mengungkapkan, pandemi Covid-19 dan perubahan tatanan tersebut tentu berdampak luas bagi banyak sektor.

"Pasalnya berubahnya aktivitas masyarakat membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjuaan retail dan tentu di sektor energi," tegasnya.

Selain itu, ia mengatakan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kondisi keenergian Tanah Air termasuk energi baru dan terbarukan (EBT). Tak hanya terjadi di indonesia tetapi juga terjadi secara mengglobal.

Berdasarkan studi internasional, saat ini terjadi penurunan konsumsi listrik 3 sampai dengan 10 persen bahkan lebih.

Ia menambahkan, khusus di Indonesia, informasi yang diperoleh dari PLN, khusus untuk Pulau Jawa penurunnya hampir 10 persen.

"Lebih baik melihat peluang ke depan untuk ketahanan energi nasional daripada selalu terbelenggu dengan tantangan yang lama," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, tantangan ini cukup menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak.