Bawaslu: Bansos Berlabel Stiker Kepala Daerah Termasuk Politisasi

Kompas.com - 16/06/2020, 16:03 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan menyebutkan bahwa bantuan sosial ( bansos) penanganan Covid-19 rawan dipolitisasi oleh kepala daerah, khususnya yang hendak mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Menurut Abhan, salah satu indikasi kepala daerah mempolitisasi bansos ialah adanya gambar atau stiker yang ditempel di bantuan yang diberikan ke masyarakat.

"Ada stiker yang ditempel dan kebetulan mereka (kepala daerah) dapat rekomendasi parpol (untuk mencalonkan diri kembali). Artinya sekian persen bakal calon," kata Abhan dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Dugaan Korupsi Bansos, Kejati Sumut Periksa Gugus Tugas Kota Medan

Abhan mengatakan, politisasi bansos Covid-19 sangat mungkin terjadi lantaran selama pandemi kepala daerah juga merangkap sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah mereka.

Bawaslu pun mengaku telah menemukan beberapa kasus dugaan politisasi bansos di sejumlah wilayah.

Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah melarang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat Pilkada.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga telah melarang hal serupa.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Pembagian Paket Bansos Kemensos di Jakarta Kacau

"UU Pemerintah Daerah sudah diatur agar kepala daerah tak salahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi," ujar Abhan.

Oleh karenanya, Abhan mengimbau supaya ke depan kepala daerah tidak lagi menyalurkan bansos dengan mengatasnamakan diri pribadi. Bansos harus diberikan atas nama pemerintah daerah.

"Kalau (bansos) dari pemerintah pusat, tulis ini dari pemerintah pusat, jangan dipasang bantuan pasangan calon," tutur Abhan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X