Kompas.com - 10/06/2020, 21:04 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beny Tjokrosaputro menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beny Tjokrosaputro menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro meminta majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk dibebaskan.

Selain itu, Benny juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan atau memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) memperbaikinya.

Hal itu disampaikan Benny dalam eksepsi atau nota keberatan yang ia bacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2020).

"Izinkan saya memohon perkenan majelis hakim untuk memutuskan membatalkan surat dakwaan kepada diri saya atau memerintahkan jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan dan membebaskan saya dari rumah tahanan," kata Benny dikutip dari eksepsi yang telah dikonfirmasi oleh pengacaranya, Muchtar Arifin.

Baca juga: OJK Ingatkan BP Tapera Agar Kasus Jiwasraya Tak Terulang

Benny menilai, Kejaksaan Agung melakukan kesalahan terkait penyitaan dan pemblokiran rekening, khususnya rekening miliknya.

Menurut dia, aset-aset miliknya sebelum perkara ini terjadi, tepatnya menurut surat dakwaan yaitu pada 2008-2018, turut disita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Argumen itu ia dukung dengan menyinggung gugatan praperadilan yang diajukan oleh PT Wanna Artha Life terhadap Kejagung perihal penyitaan dan pemblokiran tersebut.

"Hal ini semakin membuktikan bahwa Kejaksaan tidak hati-hati dalam memblokir aset-aset dan rekening-rekening bank pihak ketiga, termasuk yang saya alami sendiri dalam perkara ini," tutur dia.

Kemudian, ia menegaskan telah melunasi hutang perusahaannya kepada Jiwasraya di tahun 2016 terkait penerbitan surat utang Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 680 miliar.

Benny mengklaim, hal itu menjadi satu-satunya kewajiban hukum yang harus ia lakukan terhadap Jiwasraya.

Baca juga: Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

Nasional
UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

Nasional
Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

Nasional
UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

Nasional
UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

Nasional
UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

Nasional
Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X