Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bansos Belum Tepat Sasaran, Istana Sebut Jadi Perhatian Serius Presiden

Kompas.com - 08/06/2020, 16:44 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengakui distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 belum tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei itu, mayoritas responden atau 60,3 persen menyatakan distribusi bansos tak tepat sasaran. Fadjroel pun memastikan bahwa hal itu akan menjadi catatan serius bagi Presiden.

"Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden. Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat," kata Fadjroel, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Survei: Mayoritas Nilai Bansos Pemerintah Pusat Tak Tepat Sasaran

Fadjroel menyebutkan, kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan.

Namun, kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.

"Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum," kata dia.

Baca juga: Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Terlepas dari permasalahan Bansos, Fadjroel menilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dalam menangani pandemi Covid-19 cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari 66,5 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski turun dari semula 69,5 persen pada survei Februari lalu, namun ia menilai kepuasan terhadap Presiden masih tinggi.

"Presiden Joko Widodo sangat menghargai 66,5 persen kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 16 Mei hingga 18 Mei 2020.

Baca juga: Menko PMK: Menuju New Normal, Ketergantungan Terhadap Bansos Harus Dikurangi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com