Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Kompas.com - 05/06/2020, 23:12 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID Latu Tripurantoko menilai, komplain terhadap carut-marut penyaluran Bantuan Sosial ( Bansos) di tengah pandemi Covid-19 belum terintegrasi.

Sebab, situs lapor.go.id sebagai kanal protes terkait penyaluran Bansos yang dibuat pemerintah pusat belum terintegrasi dengan saluran lain milik pemerintah daerah (Pemda).

"Kami tidak anti dengan sistem lain atau Pemda lain membuat sistem pengaduan tracking masalah, itu baik. Tapi sebaiknya ketika pemerintah sudah membuat lapor.go.id itu juga diintegrasikan," kata Latu dalam diskusi virtual di kanal youtube Para Syndicate, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Ia mencontohkan beberapa Pemda menerima komplain dari warganya yang tak mendapat Bansos meskipun telah terdata.

Latu menambahkan, banyak Pemda yang tidak meneruskan laporan atau hasil pelacakan di lapangan terkait protes tersebut ke situs lapor.go.id yang telah dibuat pemerintah pusat.

Selain itu, ada beberapa Pemda yang tak merespons baik laporan dari warganya dan hanya meminta mereka menghubungi nomor tertentu yang tak tehubung dengan sistem pelaporan Bansos.

Baca juga: KawalBansos.id Terima 259 Aduan Terkait Penyaluran Bansos selama Pandemi

Kendati demikian, ia mengapresiasi Pemda yang merespons laporan dari warga serta menindaklanjutinya dengan pelacakan di lapanga.

"Ada yang melacak keluhan warga yang tak dapat sampai selesai diberikan Bansos. Seperti di Klaten, Jawa Tengah dan Nganjuk, Jawa Timur," lanjut Latu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X