Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial, sebelum memperpanjang rencana penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pelaksanaan penyaluran bansos saat ini masih perlu dievaluasi. Terutama dalam hal proses penyaluran serta mekanisme yang digunakan dalam distribusi bantuan.

"Mendorong agar dalam penyaluran bansos, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta membenahi kualitas data dengan menguatkan pendataan di tingkat kecamatan sehingga penyaluran bansos merata kepada seluruh masyarakat terdampak pandemi yang berhak menerima bansos," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, namun hingga kini justru belum menerima bantuan tersebut. Termasuk, masyarakat kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Ia menambahkan, jika memang diperlukan, pemerintah dapat segera mengajukan tambahan anggaran di dalam APBN 2020 ke parlemen.

"Sehingga pelaksanaan bansos dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, juga tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah berencana memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai bantuan yang disalurkan hanya separuh dari total nilai yang disalurkan saat ini.

Seperti diketahui, program bansos yang disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan berakhir pada Juli mendatang.

Adapun terkait kemungkinan pergantian bansos berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT), menurut Muhadjir, hingga kini masih dalam tahap pembahasan yang dilakukan Kemensos.

"Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk menjelang akhir menuju ke new normal ini, ketika kemudian berbagai macam aktivitas terutama di sektor-sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain itu sudah mulai dibuka karena mulai ada pengurangan PSBB," kata Muhadjir seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Ia menambahkan, saat ini penyaluran bansos sudah telah mencapai 90 persen untuk semua skema. Terutama, skema baru yakni BLT Desa dan bantuan sosial tunai (BST), serta sembako untuk wilayah Jabodetabek.

"Bahkan Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat, sehingga mudah-mudahan ini semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," kata Muhadjir.