Kompas.com - 08/06/2020, 16:59 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kenormalan baru alias new normal mau tidak mau harus dilaksanakan demi menghindari bahaya penularan Covid-19 sekaligus keterpurukan ekonomi.

Diketahui, sejak Senin (8/6/2020), transisi ke new normal telah diterapkan, khususnya di DKI Jakarta.

"Kita sekarang sudah dalam suasana transisi untuk memasuki new normal. New normal itu kan menghadapi dua bahaya yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya, yaitu bahaya Covid-19 dan keterpurukan ekonomi," kata Wapres Ma'ruf Amin saat konferensi pers, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, apabila keterpurukan ekonomi akibat Covid-19 tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan sangat membahayakan perekonomian negeri ini.

Baca juga: Jakarta Prepares to Step into the ‘New Normal’

Bahaya yang bakal muncul adalah terjadinya krisis yang pemulihannya akan sangat sulit dan berat.

Dengan demikian, mau tidak mau, situasi new normal harus dilaksanakan untuk menghadapi kedua hal tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahasanya kyai kita harus menghadapi dua bahaya dan kedaruratan ini secara bersamaan," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Meski demikian, ia menyadari bahwa dengan penerapan new normal, masyarakat akan menghadapi situasi yang lebih sulit dibandingkan ketika pertama kali wabah virus corona menyerang.

Sebab, sebelumnya masyarakat melakukan segala sesuatunya di rumah, mulai dari bekerja, belajar, hingga beribadah.

Namun, ketika new normal, masyarakat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah sehingga harus lebih siap siaga menjaga diri dengan menaati protokol kesehatan yang lebih ketat lagi.

Baca juga: New Normal di Banyumas Bertahap, Sektor Pariwisata Dibuka Terakhir

"Masyarakat harus betul-betul disiplin, kalau tidak, bisa menimbulkan transmisi Covid-19 yang meningkat lagi," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Kedisiplinan itu dibutuhkan karena saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air dikatakannya relatif sudah bisa terkontrol.

Melihat hal tersebut, maka era new normal pun sudah dapat dimasuki dengan kunci utama kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Protokol kesehatan tersebut berupa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak berkerumun dengan siapa pun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia Atas Pengertiannya Terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X