Kompas.com - 08/06/2020, 16:44 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengakui distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 belum tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei itu, mayoritas responden atau 60,3 persen menyatakan distribusi bansos tak tepat sasaran. Fadjroel pun memastikan bahwa hal itu akan menjadi catatan serius bagi Presiden.

"Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden. Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat," kata Fadjroel, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Survei: Mayoritas Nilai Bansos Pemerintah Pusat Tak Tepat Sasaran

Fadjroel menyebutkan, kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.

"Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum," kata dia.

Baca juga: Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Terlepas dari permasalahan Bansos, Fadjroel menilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dalam menangani pandemi Covid-19 cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari 66,5 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski turun dari semula 69,5 persen pada survei Februari lalu, namun ia menilai kepuasan terhadap Presiden masih tinggi.

"Presiden Joko Widodo sangat menghargai 66,5 persen kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 16 Mei hingga 18 Mei 2020.

Baca juga: Menko PMK: Menuju New Normal, Ketergantungan Terhadap Bansos Harus Dikurangi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X