Ini Alasan Kader Gerindra Minta Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kompas.com - 05/06/2020, 12:10 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Gerindra menyepakati mandat kepada Prabowo Subianto untuk kembali menjadi ketua umum.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu alasan disepakatinya mandat tersebut terkait dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang diusulkan sejumlah partai.

"Di tengah-tengah munculnya ide untuk menaikan parliamentary threshold dalam Pemilu 2024 serta menyongsong pilkada serentak, seluruh komponen daerah Gerindra meminta Prabowo untuk memimpin perjuangan tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Gelar Rapimnas, 34 DPD Gerindra Minta Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Ia menyatakan, Prabowo merupakan sosok perekat dan pengayom yang dibutuhkan partai.

Menurut Dasco, Gerindra masih membutuhkan Prabowo untuk memimpin perjuangan di masa mendatang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Gerindra masih butuh perekat, masih butuh figur yang menjadi pengayom dan masih butuh figur yang memimpin perjuangan Gerindra ke depan," tuturnya.

Dasco pun menyebut Prabowo menerima mandat dari DPD seluruh Indonesia itu.

"Pak Prabowo menerima sebagai sesuatu yang dianggap perintah partai," ujarnya.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan 7 Persen, Gerindra Yakin Bisa Tembus

Sebelumnya, sejumlah partai mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen, dari semula 4 persen menjadi 7 persen.

Kenaikan 7 persen itu diusulkan oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Sementara, PDI Perjuangan lewat rapat kerja nasional (rakernas) partai pada Januari 2020 merekomendasikan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Parpol-parpol yang memiliki suara besar setuju dengan usul tersebut.

Namun ada beberapa partai yang menyatakan keberatan, seperti PPP dan Partai Demokrat, serta PAN yang memandang kenaikan ambang batas mesti dilakukan bertahap.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Nasional
Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X