Pemberangkatan Pembimbing Haji Daerah Turut Dibatalkan

Kompas.com - 02/06/2020, 13:10 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi Menteri Agama (Menag) di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaMenteri Agama Fachrul Razi Menteri Agama (Menag) di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya para jemaah haji yang batal diberangkatkan ke Tanah Suci akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini, seluruh petugas haji daerah juga mengalami nasib yang sama.

"Bersamaan dengan terbitnya KMA (Keputusan Menteri Agama) ini, petugas haji daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal," kata Fachrul dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/6/2020).

Dengan batalnya petugas haji daerah ini, biaya perjalanan ibadah baji (Bipih) para petugas akan dikembalikan.

Selanjutnya, gubernur dapat mengusulkan kembali petugas haji daerah untuk penyelenggaraan haji tahun 2021.

“Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD (petugas haji daerah) pada haji tahun depan,” terang Fachrul.

Baca juga: Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji 2020, Ini Tanggapan PBNU

Hal yang sama berlaku bagi pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Pembimbing KBHIU dinyatakan batal, dan Bipih yang telah dibayarkan juga akan dikembalikan.

KBIHU pun dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

"Semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah ini atau 2020 masehi akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing," kata Fachrul.

"Semua hal teknis terkait konsekuensi dari keputusan ini sudah dipersiapkan secara detail," lanjutnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X