Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Kompas.com - 29/05/2020, 22:20 WIB
Pertambangan batu bara kerap ditentang kelompok warta sipil. Selain mengalihfungsi lahan pertanian, dampak energi fosil itu disebut merusak kelestarian lingkungan. Barcroft Media/Getty ImagesPertambangan batu bara kerap ditentang kelompok warta sipil. Selain mengalihfungsi lahan pertanian, dampak energi fosil itu disebut merusak kelestarian lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia menggelar sidang rakyat untuk menggugat dan membatalkan UU Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).

UU Minerba yang disahkan DPR pada 12 Mei lalu, dianggap hanya memberikan karpet merah kepada para pengusaha tambang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat di wilayah pertambangan.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan, revisi UU Minerba tidak berangkat dari persoalan konkret yang selama ini ada di lapangan akibat aktivitas eksploitasi pertambangan.

Baca juga: Polemik Pengesahan RUU Minerba, Siapa yang Diuntungkan?

"Pemerintah dan DPR tidak mengatur klausul hak veto, atau hak mengatakan tidak bagi warga yang menolak tambang, bahkan tidak melibatkan masyarakat saat UU Minerba tersebut disahkan pada 12 Mei 2020," kata Merah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).

Merah mengatakan UU Minerba harus dibatalkan karena tidak mengakomodasi kepentingan rakyat.

Menurut dia, masyarakat terdampak di wilayah pertambangan tidak pernah diajak dalam pembahasan UU Minerba.

"UU Minerba yang baru harus dibatalkan karena tidak sejalan dan bahkan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat dan hanya menguntungkan raksasa pertambangan batu bara," ucapnya.

Baca juga: UU Minerba Disahkan, YLBHI Anggap DPR Telah Khianati Konstitusi

"Ketika memutuskan, UU Minerba lebih layak kita sebut sebagai memo jaminan keselamatan terhadap para pengusaha, bukan keselamatan rakyat," tegas Merah.

Menurut Merah, sidang rakyat yang berlangsung hari ini diikuti lebih dari 2.000 orang, dari Sumatera hingga Papua.

Salah satu perwakilan gerakan Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry, menyebut sidang ini merupakan salah satu upaya konsolidasi koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan uji materi UU Minerba.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X