UU Minerba Disahkan, YLBHI Anggap DPR Telah Khianati Konstitusi

Kompas.com - 14/05/2020, 10:44 WIB
Ilustrasi tambang KOMPAS/ADHITYA RAMADHANIlustrasi tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap DPR telah mengkhianati konstitusi sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

"Ini menunjukkan mereka (DPR) pengkhianat masyarakat, pengkhianat tujuan berbangsa yang sudah ada di konstitusi," kata Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rahma Mary dalam diskusi "LBH-YLBHI Bedah RUU Cipta Kerja", Rabu (13/5/2020).

Rahma menjelaskan, DPR dinilai mengkhianati konstitusi karena mengabaikan kesengsaraan masyarakat akibat tambang.

Baca juga: Tanda Tanya di Balik Ngototnya DPR Sahkan UU Minerba...

Menurut dia, DPR bukannya menyelesaikan permasalahan lingkungan, justru malah memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada korporasi besar penguasa tambang.

"Malah mengakomodasi para korporasi besar penguasa tambang dengan melanjutkan penguasaan atas tambang-tambang tersebut," kata dia.

Di sisi lain, YLBHI justru mempertanyakan pengesahan UU Minerba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rahma menyatakan, publik selama ini tidak pernah diundang oleh DPR untuk membahas bersama-sama UU Minerba.

Baca juga: Pengesahan UU Minerba, untuk Siapa?

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan naskah akademik yang menjadi dasar dilakukannya revisi atas UU Minerba sebelumnya.

"Masyarakat sipil tidak pernah diundang, juga naskah akademiknya seperti apa kita tidak tahu, tiba-tiba pembahasannya cepat sekali dan langsung disahkan," ujar Rahma.

DPR resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Jatam: Pembahasan RUU Minerba Tak Libatkan Masyarakat Lingkar Tambang

Pembahasan RUU Minerba sendiri menuai banyak polemik dari berbagai kalangan. Selain pembahasannya yang dipercepat, terdapat beberapa pasal yang juga dinilai menguntungkan satu pihak saja.

Salah satunya adalah penjaminan perpanjangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan yang tercantum dalam Pasal 169A.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X