Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 29/05/2020, 09:16 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai membuka Munas V Adeksi di Mataram, NTB, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMWakil Presiden Maruf Amin usai membuka Munas V Adeksi di Mataram, NTB, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang bisa dicontoh Indonesia dalam merealisasikan reformasi birokrasi adalah Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa dan bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Menurut Ma'ruf, dengan mempelajari proses dari negara lain, percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air bisa dilakukan.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Proses-proses tersebut, kata dia, bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

“Karena itu, mana yang harus kita mulai, dari mana. Kemudian mana yang harus didahulukan,” kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pihaknya sangat mendorong upaya perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi.

Sebab melalui reformasi birokrasi, masyarakat pun bisa merasakan pelayanan optimal.

Namun, kata dia, apakah pelaksanaannya bisa berjalan cepat dan tepat, sangat tergantung upaya-upaya yang dilakukan.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini, (hal ini) tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi,” kata dia.

Selain itu Ma'ruf mengatakan, reformasi birokrasi adalah proses penataan birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi pun akan tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sementara itu, Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengatakan, reformasi birokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia hingga 2025, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi.

Ke depan, kata dia, masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

"Kami melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X